Politik

Tito Karnavian Nilai Penunjukkan Pejabat Kepala Daerah Jadi Momentum Lawan Korupsi

Detiktoday.com – Mendagri Tito Karnavian menganggap, penunjukan penjabat (pj) kepala daerah bisa menjadi momentum untuk membuktikan sistem mana yang terbaik dalam memilih kepala daerah yang bebas korupsi.

“Ini juga menjadi pertarungan dan tes tentang sistem demokrasi kita, terutama di daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang mana yang baik, yang langsung ataukah dipilih DPRD, ataukah mekanisme ditunjuk (kemendagri) ini,” kata Tito dalam arahannya kepada 48 pj kepala daerah di kantor Kemendagri, Kamis (16/6).

Tito menyebut, para penjabat kepala daerah semestinya tidak korupsi karena mereka menjabat tanpa biaya politik, tidak seperti pencalonan kepala daerah dari partai politik dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Kalau ternyata, mohon maaf, ada yang sampai korupsi, konsekuensinya kepada sistem. Rekan-rekan menjadi duta untuk membuktikan bahwa salah satu mekanisme penunjukan, penugasan, itu bisa menekan tindak pidana korupsi. Ini lah tes bagi kita semua, tes kepada sistem,” lanjutnya.

Tito Karnavian meminta para penjabat (pj) kepala daerah untuk mengubah pola pikir atau mindset jajarannya, khususnya aparatur sipil negara (ASN) tak berorientasi kepada uang atau money oriented. Hal ini disampaikan Tito saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6)

Pasalnya, menurut Tito, banyak ASN yang masih berorientasi mencari uang untuk kekayaan pribadi.

“Tantangan lain rekan-rekan harus mampu mengubah juga mindset di kalangan ASN, staf jajaran rekan-rekan dan juga budaya kerja, mindset-nya, mohon maaf ya, ASN banyak sekali ditemukan, yang bisa diduitin, diduitin, yang bisa dipersulit, dipersulit,” kata Tito.

Menurutnya, itu kerap terjadi dalam proses penyusunan anggaran program kerja.

Mendagri Tito Karnavian meminta para penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik agar serius dalam mengurus pendidikan dan kesehatan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, 2 hal itu sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak. Maka dari itu anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen minimal. Alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, menurut Tito, fakta di lapangan berbicara lain.

“Yang saya temukan di lapangan, betul (anggaran pendidikan) dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai. Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah itu tapi dibeli, tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil,” tambah Tito.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detect

Please consider supporting us by disabling your ad blocker