Weni Dwi Aprianti: Pemberlakuan PPKM Darurat Harus Diiringi Sanksi Tegas
Detiktoday.com – Pemerintah telah mengambil keputusan akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021, hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya.
PPKM darurat dilakasanakan pemerintah berdasarkan dari data kenaikan kurva pasien covid-19 di berbagai provinsi di pulau Jawa dan bali.
Kondisi kenaikan jumlah pasien pengidap covid-19 membuat banyak rumah sakit rujukan bagi pasien covid-19 di beberapa daerah menjadi hampir penuh, hal tersebut membuat pemerintah menerapkan PPKM darurat untuk memutus rantai penularan.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Weni Dwi Aprianti, S.Ab., merespon upaya Pemerintah dalam menerapkan PPKM darurat.
Weni mengatakan, hal yang paling penting adalah implementasi yang optimal di lapangan, hingga meminimalisasi kebijakan kontraproduktif antarlembaga/pemerintah.
“Sepenuhnya saya dukung PPKM Darurat, yang penting implementasinya harus optimal,” kata Weni, Sabtu, 03/07/2021.
Weni menyebutkan, bahwa harus terjadi sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh Pemerintah Daerah hingga petugas di lapangan harus serius dalam menangani pandemi covid-19.
“Dalam keadaan darurat, memang semua pihak harus mengerti dan menjalani dengan sungguh-sungguh,” ujar legislator PDI Perjuangan asal Dapil Jabar 4 Kabupaten Cianjur ini.
Ia meminta penerapan PPKM Darurat diiringi dengan sikap tegas dan konsisten menerapkan aturan di lapangan. Jika perlu sanksi tegas bagi pelanggar aturan sebab PPKM Mikro sebelumnya lemah dalam menegakkan disiplin.
“Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Bagi pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan. Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin. Jangan sampai kerumunan dilarang.” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan Bahwa seluruh masyarakat harus mendukung aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, semua harus turut serta dalam mencegah penularan covid-19.
