AHY Bingung Soal Isu Presiden 3 Periode
Detiktoday.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak habis pikir ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang menurutnya berbahaya untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia.
Secara berkelakar AHY menyindir, mengapa perpanjangan masa jabatan presiden tidak sekalian seumur hidup saja.
“Lebih bahaya lagi, kalau kontak pandora sudah terbuka, karena berikutnya apa? Kalau penundaan pemilu di goal-kan, lalu presiden 3 periode, lalu 4 periode, kenapa tidak sekalian seumur hidup saja,” kata AHY saat menyampaikan sambutan di Acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/4).
AHY menerangkan, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode berbahaya untuk negeri ini. Jika hal itu terjadi, kata AHY, pengusung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati amanah reformasi.
“Ini bahaya dan tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Kalau ini terjadi, artinya mereka semua telah mengkhianati amanah reformasi,” kata AHY.
AHY lalu menyitir ucapan ayahnya, SBY yang menyebut bahwa upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden merupakan tindakan yang menabrak konstitusi.
Jangankan sampai tiga tahun, perpanjangan jabatan presiden sehari sekalipun tanpa dipilih oleh rakyat akan tetap melanggar konstitusi.
“Pak SBY mengingatkan, jangankan 3 tahun, satu hari saja ada upaya yang melanggengkan kekuasaan tanpa dipilih langsung rakyat, artinya tidak ada mandat dan legitimasi, sesungguhnya dia menabrak konstitusi,” kata AHY.
Seperti diketahui sebelumnya, arahan tegas disampaikan Presiden Jokowi kepada para menterinya: dilarang bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Sikap Jokowi dinilai sebagai sinyal tamatnya isu perpanjangan jabatan presiden. Hal itu disampaikan Jokowi pada sidang kabinet paripurna Selasa, 5 April, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Jokowi mulanya menegur para menterinya untuk sensitif terhadap kesulitan rakyat serta memiliki empati.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi.
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegas Jokowi.
