Ineu Purwadewi Nilai Pentingnya Komitmen Bersama Pemprov dan DPRD Jabar
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM., menilai dibutuhkan komitmen bersama antara Pemprov Jawa Barat dengan DPRD Jawa Barat dalam mewujudkan prioritas pembangunan di Jawa Barat.
Saat ini, kata Ineu, DPRD Provinsi Jawa Barat juga sedang membahas APBD Tahun 2023 dan hal lainnya terkait capaian program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang tinggal tersisa 11 bulan lagi masa jabatannya.
“Yang kita bahas saat ini adalah APBD tahun 2023 pasca pandemi tentunya teman-teman juga tahu. Selain itu program prioritas Gubernur harus dikejar karena tadi kan sudah tinggal 1 tahun lagi, atau 11 bulan kurang lebih,” kata dia.
“Itu kan artinya juga harus ada kerja keras kita bersama, juga seluruh elemen masyarakat. Karena ini kan komitmen RPJMD juga komitmen bersama yang waktu itu disetujui dengan program prioritas calon kepala daerah,” kata Ineu saat dikonfirmasi usai rapat sidang.
Lebih lanjut Ineu mengatakan ada pun hal serupa yang dibahas oleh DPRD Jawa Barat ialah tentang pemekaran daerah otonom baru (DOB), dimana hingga saat ini Jawa Barat hanya ada 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 50 juta (di atas Jawa Timur dan Jawa Tengah).
“Provinsi Jawa Barat sudah ada niat (memekarkan wilayah) karena kalau dilihat dari jumlah penduduk, kita kan jauh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah memiliki kabupaten kota lebih dari 27. Jatim sudah 38. Jateng sudah 30 lebih,” kata Ineu.
“Itu kan artinya Jawa Barat dengan 50 juta itu kan memungkinkan. saat ini proses itu kita sudah lakukan, sudah sampaikan kepada pemerintah pusat tentunya ini tinggal menunggu. Bagaimana tindak lanjut dari pemerintah pusat khususnya tentang moratorium yang dicabut,” katanya.
Sebelumnya, Ineu menghadiri Rapat Paripurna dan memperingati HUT RI Ke-77 DPRD Provinsi Jawa Barat, serta mendengarkan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN TA 2023, disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, Selasa, 16 Agustus 2022.
Rapat dihadiri secara virtual dari Ruang Sidang, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Di Paripurna ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, para wakil ketua dan unsur pimpinan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ineu menyebutkan, dalam agenda Rapat Paripurna tersebut, dibahas bagaimana bangsa Indonesia telah mengahadapi pandemi Covid-19 dari tahun 2020, yang mana hal itu dinilai mempengaruhi berjalannya tata kelola pemerintahan dan sektor perkonomian.
“Secara virtual, kita telah mendengar pidato dari Presiden Joko Widodo terkait RUU terkait APBN TA 2023, poin penting yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita dapat bersinergi dengan efektif bersama elemen-elemen atau para stakeholder yang ada dalam mewujudkan percepatan ekonomi masyarakat,” ungkap Ineu, Selasa, 16 Agustus 2022.
