Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Ingatkan Gubernur untuk Tuntaskan Target RPJMD
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Jabar Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., mengingatkan Gubernur Jawa Barat untuk segera menuntaskan target sesuai dalam RPJMD 2018-2023.
“Sejalan dengan penyelesaian target RPJMD tentu kami meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan target tersebut. Adapun terkait APBD 2023 kami masih proses dalam pembahasan,” ujar Ineu Purwadewi saat dikonfirmasi, Rabu, 26 Oktober 2022.
Menurut Ineu, target RPJMD Provinsi Jabar tahun 2018-2023 seharusnya bisa dituntaskan, mengingat adanya estimasi kenaikan pendapatan dalam RAPBD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 7.9 persen.
“Dengan kenaikan pendapatan, tentu pos Belanja juga akan naik, seharusnya gubernur bisa menyelesaikan target RPJMD,” sambugnya.
Semoga saja sebagian besar dari pekerjaan besar itu dapat dituntaskan Gubernur Ridwan Kamil hingga tahun 2023 sehingga tidak terlalu banyak PR untuk Gubernur Jawa Barat berikutnya.
APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023 merupakan tahun terakhir kepemimpinan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, artinya pada tahun 2023 adalah tahun dimana Kang Emil wajib menuntaskan janji kampanyenya seperti yang tertuang dalam Perda Provinsi no 8 tahun 2021 tentang perubahan Perda Provinsi no 8 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.
Apalagi tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan pesta demokrasi yang sudah pasti akan sangat sibuk. Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan pemilu legislatif berbarengan dengan pemilihan presiden. Belum lagi, sekitar sepuluh bulan kemudian akan disusul dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota.
Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan adalah menyelesaikan sederet pekerjaan yang belum dituntaskan. Misalnya penanganan jalan provinsi, irigasi, sekolah SMA/SMK/SLB/MA, Kemiskinan, Rutilahu, pengangguran, hingga stunting.
“Memang masih ada beberapa pekerjaan yang tersisa. Seperti penanganan kebinamargaan atau jalan provinsi, Rutilahu, bidang Kesehatan, Pendidikan, dan masih banyak lainnya, serta usulan-usulan atau aspirasi masyarakat yang belum diakomodir,” kata Legislator PDI Perjuangan asal Dapil XI Jabar Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
