Ineu Purwadewi Jelaskan Evaluasi Jabar Terkait APBD Bentuk Kontrol dan Pengawasan
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat,Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M menerangkan bahwa evaluasi DPRD Jabar dalam realisasi anggaran APBD merupakan bentuk kontrol dan pengawasan yang melekat terhadap kinerja pemerintah.
“Jadi penilaian WTP dari BPK RI bukan sebatas formalitas semata terutama dengan tingkat kebocoran anggaran dalam APBD. Kita bahas dalam pansus, untuk kebaikan ke depan, kita evaluasi, kalau bagus dipertahankan,” imbuh legislator asal Dapil XI Jabar Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
Ineu menambahkan, dalam sidang semua program Pemerintah Provinsi Jawa Barat disoroti, salah satunya pembangunan TPPAS Legok Nangka.
“Misal, program TPPAS Legok Nangka, mengapa belum bisa terlaksana? Padahal menjadi program prioritas dalam penyelesaian masalah sampah regional. Uangnya mungkin kembali, tidak ada masalah, tapi kenapa, sayang seharusnya tahun ini jalan tetapi ini enggak. Dan tentu dalam pembahasan P2APBD kita pastikan program tahun 2022 sesuai dengan apa yang direncanakan, dan realisasi sesuai target serta akuntabel.”
Sebelumnya, Ineu menghadiri rapat paripurna yang di pimpin oleh drh. H. Achmad Ru’yat M.Si dengan salah satu agenda, jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin 10 Juli 2023.
Ineu mengatakan, pandangan PDI Perjuangan bersama 6 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Jabar tahun 2022.
“Apresiasi kepada pemerintah atas capaian predikat WTP atas laporan keuangan tahun 2022, tetapi fraksi -fraksi menyampaikan masih perlu adanya pencermatan lebih jauh terhadap prestasi WTP ke 12 yang diperoleh Pemprov Jabar,” ujar Ineu Purwadewi, saat dikonfirmasi, Senin 10 Juli 2023.
