Wakil Ketua DPRD Jabar, Hj. Ineu Purwadewi Sebut Perlindungan Buruh Migran Mutlak Diperlukan
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Jabar, Hj. Ineu Purwadewi Sundari mengatakan perlindungan warga negara mestinya mendapatkan tempat utama dalam setiap dinamika bernegara, termasuk terhadap para pekerja migran Indonesia.
“Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asal Jawa Barat,” terangnya.
Ineu menambahkan bahwa pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, harus dilindungi dari berbagai perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.
“PMI mesti terlindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia,” lanjut Ineu.
Ineu juga mengatakan bahwa pekerja migran sering terabaikan dalam setiap upaya menuntut kejelasan perlindungan atau jaminan yang telah diatur dalam skema perlindungan.
Dalam sosialisasi ini, Ineu juga mengatakan bahwa Pemprov memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi serta mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya.
“Termasuk di dalamnya memberikan Pelindungan PMI sebelum, selama dan setelah bekerja serta memberikan Pelindungan terhadap PMI perempuan, terutama di sektor informal,” tegasnya.
“Tak lupa, perlindungan juga diberlakukan untuk keluarga para Pekerja Migran Indonesia,” lanjut legislator PDI Perjuangan tersebut.
Legislator dari dapil Subang, Majalengka, Sumedang ini juga menyebutkan bahwa di Jawa Barat peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta mengatasi adanya ketimpangan ekonomi antardaerah.
“Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya menumbuhkan wirausaha baru, pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah, penumbuhan investasi, serta perluasaan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan memberikan pelatihan dan uji kompetensi untuk meningkatkan daya saing calon pekerja,” terangnya.
