Ineu Purwadewi Sebut Di Jawa Barat Terdapat Sekolah Politik Perempuan
Detiktoday.com – Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M menyebut terkait upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Barat tambah Ineu Purwadewi Sundari, di Jabar terdapat sekolah politik perempuan.
Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, dalam pertemuan disinggung pula soal Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), IDG di Jabar meningkat setiap tahunnya.
Dikatakan Ineu, rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.
“Saat ini partisipasi perempuan Indonesia khususnya di Jawa Barat masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik,” ujarnya.
Hal ini disampaikan Ineu saat didampingi Sekretaris KPP Jawa Barat Cucu Sugyati menerima langsung kunjungan kerja KPP Kalimantan Tengah, Senin 20 Mei 2024 di Kota Bandung.
Kedua organisasi tersebut membahas program kerja dan kegiatan KPP 2024 hingga Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG.
Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, KPP Kalimantan Tengah konsultasi dan koordinasi terkait program dan kegiatan KPP 2024.
Menurutnya, KPP Jawa Barat menjadi acuan KPP Kalimantan dalam membuat program atau kegiatan KPP Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
“Kami, KPP Jawa Barat dan KPP Kaliman Tengah hari ini melaksanakan sharing program dan kegiatan 2024 dan Alhamdulilah program dan kegiatan KPP Jawa Barat berjalan dengan baik, lancar dan sudah banyak program dan kegiatan yang kami lakukan,” kata Ineu Purwadewi, Senin 20 Mei 2024.
Ineu menyebutkan, jika salah satu kegiatan dan program KPP Jawa Barat diantaranya, bakti sosial yang rutin dilakukan, kemudian melaksanakan pelatihan-pelatihan hingga capacity building atau peningkatan kemampuan, skills, pengetahuan hingga program-program untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.
“Program KPP Jawa Barat tak berdiri sendiri, kita kadang kerja sama dengan OPD Jabar dan pihak lainnya,” ucapnya.
Ineu menuturkan, masih banyak persoalan atau tantangan bagi kaum perempuan untuk bisa berpartisipasi lebih dan berjuang menuju proses kesetaraan gender.
“Tantangan atau kendala yang dihadapi saat ini, seperti di internal partai politik saja, untuk menjadikan kader partai politik dari kaum perempuan ternyata susah-susah gampang, kendalanya pertama kader politik perempuan banyak tetapi tidak bersedia dicalonkan, kedua hanya sebatas melengkapi target pemenuhan saja, tidak serius untuk jenjang berikutnya, kemudian yang ketiga adalah ketidak percayaan diri serta rendahnya kesadaran dari kaum perempuan untuk bisa berjuang lebih untuk kepentingan kaum perempuan,” katanya.
Sementara saat ini lanjut Ineu, peluang atau akses untuk kaum perempuan sudah sangat terbuka untuk bisa berdaya saing dalam politik.
“Sebetulnya, akses atau peluang kepada kaum sudah diberikan ketika undang-undang sudah menyatakan jika setiap partai politik harus bisa mempersiapkan calon legislatif sebesar 30% bagi kaum perempuan. Tinggal bagaimana bisa menangkap kesempatan tersebut, proses peningkatan kapasitas, belajar, sharing juga harus dilakukan. Karena dalam pertarungannya, harus all out menghadapi para politisi-politisi lainnya, karena proses demokrasi dimana kita bisa dipercaya, disitulah kita akan dipilih masyarakat,” jelas Ineu.
