Nia Purnakania: Pendidikan Bukan Sekadar Angka, Tapi Hak Setiap Anak
Detiktoday.com — Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan, bukan semata soal angka partisipasi sekolah. Hal tersebut ditegaskan oleh Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn., Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, saat menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kamis (5/6/2025).
Dalam pernyataannya, Nia menekankan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah untuk setiap warga, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis. Ia menolak keras pandangan bahwa pendidikan adalah hak eksklusif bagi mereka yang mampu.
“Tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau lokasi. Negara harus hadir dan menjamin keadilan dalam akses pendidikan,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya kendala serius dalam pelaksanaan Perda tersebut di lapangan. Mulai dari belum meratanya infrastruktur sekolah, kekurangan guru di daerah pelosok, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pendidikan yang sudah diatur dalam regulasi.
“Banyak orang tua yang belum tahu kalau pendidikan dasar bisa diakses secara gratis melalui sekolah negeri. Kurangnya informasi seperti ini menunjukkan pentingnya sosialisasi yang terus-menerus,” jelas Nia.
Tak hanya pemerintah, ia juga mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam mendukung sistem pendidikan melalui komite sekolah, kelompok belajar, dan kerja sama antara keluarga dan tenaga pendidik. Menurutnya, pendidikan berkualitas hanya bisa tercapai dengan partisipasi semua pihak.
Selain itu, Nia mendesak agar Pemprov Jawa Barat memperkuat kerja sama lintas lembaga, termasuk antara Dinas Pendidikan dan DPRD, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Perda ini harus hidup dan bekerja, bukan hanya sekadar dokumen hukum. Harus ada keberpihakan nyata, baik dalam penganggaran, kebijakan afirmatif, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,” tegasnya.
Nia juga menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat terkait pendidikan, agar keadilan dan pemerataan pendidikan bisa benar-benar terwujud di Jawa Barat.
