Tuti Turimayanti Dorong Penataan PKL yang Tertib dan Berkeadilan di Kota Cirebon
Detiktoday.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, menekankan perlunya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan secara terarah dan manusiawi agar tercipta lingkungan kota yang tertib, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar ke DPRD Kota Cirebon, Senin (3 November 2025).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemantauan pelaksanaan program penataan dan penertiban PKL, hasil kerja sama antara Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Cirebon. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Cirebon bersama perwakilan dari Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air (DSDA), serta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR).
Dalam pertemuan itu, Tuti menegaskan bahwa keberadaan PKL merupakan bagian tak terpisahkan dari denyut ekonomi masyarakat. Namun, tanpa penataan yang baik, aktivitas PKL berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan, ketidakteraturan, dan berkurangnya fungsi ruang publik.
“PKL punya kontribusi besar bagi ekonomi rakyat, tapi tata kelolanya harus dilakukan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan kepentingan tata ruang dan kenyamanan publik,” ujar Tuti.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi dalam mengelola kawasan usaha informal. Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah perlu diperkuat, bukan hanya dalam penegakan aturan, tetapi juga dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha kecil.
“Penertiban tidak boleh hanya berorientasi pada penggusuran. Pemerintah perlu menghadirkan solusi yang adil—misalnya menyediakan tempat usaha alternatif, area kuliner terpadu, atau zona khusus bagi PKL agar mereka tetap bisa berjualan dengan tertib,” jelasnya.
Tuti menambahkan bahwa Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus memantau implementasi kebijakan penataan PKL di berbagai daerah. Ia berharap program tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan ketertiban kota dan kesejahteraan masyarakat kecil.
“Kami ingin kebijakan penataan PKL tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga menghadirkan keadilan sosial dan ruang ekonomi yang berkelanjutan bagi warga,” pungkasnya.
