Tuti Turimayanti Tekankan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Padalarang
Detitoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, kembali menegaskan urgensi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap proses pelayanan publik. Pesan tersebut ia sampaikan saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Desa Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (16/11/2025).
Dalam agenda pengawasan tersebut, Tuti menyoroti pentingnya kejelasan regulasi, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat sebagai unsur dasar yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa. Menurutnya, efektivitas program pemerintah daerah sangat bergantung pada sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat dijalankan secara konsisten oleh pemerintah desa.
“Tata kelola yang baik tidak hanya menyangkut laporan atau administrasi, melainkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka, tepat, dan dapat dipercaya,” ujar legislator PDI Perjuangan itu.
Tuti menyampaikan bahwa pengawasan terstruktur perlu memperhatikan penggunaan anggaran desa agar sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai, tata kelola yang lemah dapat menimbulkan celah terjadinya kesalahan birokrasi, ketidaktepatan sasaran program, bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Dalam dialog bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan pemuda, Tuti menerima berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, pelayanan administrasi yang lebih cepat, hingga penguatan koordinasi antara desa dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Ia menilai, suara masyarakat merupakan indikator penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan di lapangan.
Menurut Tuti, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik, sehingga peningkatan kompetensi aparatur desa harus menjadi prioritas. Ia mendorong adanya pelatihan teknis yang lebih intensif, seperti perencanaan pembangunan, tata kelola anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah desa semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
“Kita ingin melihat desa bergerak maju, mampu beradaptasi, namun tetap memegang nilai keberpihakan kepada masyarakat. Good governance adalah pintu menuju pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Tuti juga menekankan perlunya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pembangunan, termasuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi warga. Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa merupakan faktor utama agar kebijakan pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Tuti berharap Desa Padalarang semakin memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance sebagai landasan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
