DPRD Jabar Tuti Turimayanti Bahas Usulan Pahlawan Daerah dan Penguatan Agenda KAA ke-71
Detiktoday.com – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tuti Turimayanti, turut serta dalam kunjungan kerja ke Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI. Dalam pertemuan tersebut, rombongan membahas dua isu strategis: pengusulan gelar pahlawan bagi tokoh bersejarah asal Jawa Barat serta persiapan penyelenggaraan Peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika (KAA).
Tuti menyampaikan bahwa banyak tokoh Jabar memiliki jejak perjuangan penting namun belum memperoleh pengakuan formal sebagai pahlawan nasional. Ia menekankan bahwa pengusulan gelar bukan hanya penghormatan, tetapi juga merupakan upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat atas kontribusi mereka.
“Kita ingin memastikan para tokoh yang berjasa dari Jawa Barat mendapatkan tempat yang selayaknya dalam sejarah bangsa. Proses administrasinya harus terpenuhi agar pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan,” tutur Tuti.
Selain itu, pembahasan mengenai KAA menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut. Mengingat Bandung adalah kota bersejarah yang menjadi saksi lahirnya solidaritas Asia-Afrika, Tuti menilai peringatan KAA harus terus dikembangkan agar tetap relevan dan berdampak.
Menurutnya, memperkaya substansi kegiatan dan memperluas pelibatan masyarakat—terutama generasi muda—akan membuat peringatan ke-71 KAA memiliki makna yang lebih kuat.
“Konferensi Asia Afrika adalah warisan dunia yang lahir dari Bandung. Kita harus merancang peringatannya secara komprehensif agar tetap mencerminkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kerja sama antarnegara,” ujarnya.
Tuti juga berharap koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah pusat dapat mempercepat proses pengusulan gelar pahlawan serta memastikan kesiapan Jawa Barat dalam menjadi tuan rumah peringatan KAA yang lebih bernilai dari tahun ke tahun.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Biro Pemotda dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat sebagai pendamping, guna memastikan seluruh aspek administrasi dan teknis dapat terkoordinasi dengan baik.
