Depok, Detiktoday.com – DPRD Kota Depok angkat bicara mendesak transparansi terkait tewasnya seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris di ruang tahanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Selasa (21/4).
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, menyampaikan rasa prihatin sekaligus duka cita mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa hilangnya nyawa seseorang di lingkungan instansi negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap remeh.
”Hilangnya nyawa seseorang, siapa pun itu, harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sepele. Kami meminta pihak berwenang mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif,” tegas Yuni saat memberikan keterangan pers, Rabu (29/4).
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
Yuni, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Depok, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam kasus ini. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur, ia menuntut adanya sanksi hukum yang tegas bagi pihak bertanggung jawab.
Sebagai Koordinator Komisi A DPRD Kota Depok, Yuni menyoroti beberapa poin krusial yang perlu dievaluasi oleh pihak Imigrasi, antara lain:
– Sistem Pengawasan: Meninjau kembali efektivitas pemantauan terhadap tahanan.
– Fasilitas Ruang Tahanan: Memastikan kondisi ruangan layak dan manusiawi.
– Pelayanan Kesehatan: Memeriksa ketersediaan akses medis bagi tahanan.
– Standar Operasional Prosedur (SOP): Peninjauan menyeluruh terhadap protokol penanganan tahanan.
Baca: Strategi Ganjar Pranowo untuk Hubungkan Langsung Dunia
Meski lembaga Imigrasi secara struktural berada di bawah naungan pemerintah pusat, Yuni menegaskan bahwa DPRD Depok memiliki kepentingan moral dan legal untuk melakukan pengawasan karena peristiwa terjadi di wilayah hukum Kota Depok.
”Walaupun kewenangannya di pusat, karena ini terjadi di wilayah Depok, kami berkepentingan memastikan penegakan hukum dan perlindungan HAM tetap berjalan baik. Kami mendorong evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” imbuhnya.
DPRD Kota Depok berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan meminta keterbukaan informasi kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik di Kota Depok.
