Malang, Detiktoday.com – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengkritik keras masih minimnya perhatian negara terhadap lembaga pendidikan disabilitas, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola oleh masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan reses ke SLB YPAC Malang, Rabu (6/5).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyaksikan langsung kondisi fasilitas sekolah yang berdiri sejak 1956 tersebut. Andreas mendapati ruang kelas yang lapuk, area vokasi tanpa pintu dan jendela, hingga minimnya alat penunjang belajar bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
Andreas menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seharusnya dirasakan secara merata oleh SLB, tanpa memandang status sekolah negeri maupun swasta sosial. Menurutnya, sekolah yang dikelola yayasan justru sering kali menjadi garda terdepan dalam membantu kelompok rentan.
“Kita ingin memastikan negara hadir bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selama ini kebijakan pendidikan disabilitas masih bersifat diskresi. Harusnya ada kebijakan khusus yang resmi dan sistematis,” tegas Andreas.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan di tingkat pusat dengan mengambil contoh Pemerintah DKI Jakarta yang memberikan dukungan dana konsisten bagi sekolah swasta.
Merespons keluhan Kepala SLB YPAC Malang, Zita Margaretha, mengenai risiko keamanan siswa dan kurangnya alat vokasi, Andreas berkomitmen untuk mengupayakan bantuan nyata. Ia menekankan bahwa bantuan untuk anak difabel tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif personal yang bersifat sementara.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus Andreas meliputi:
– Penguatan Program Indonesia Pintar (PIP): Memastikan akses PIP tersalurkan secara sistematis bagi siswa difabel.
– Renovasi Fasilitas Prioritas: Mendorong perbaikan ruang belajar dan pemasangan pagar pengaman di lantai dua sekolah.
– Dukungan Vokasi & Kesejahteraan: Mengupayakan skema bantuan CSR untuk alat keterampilan (membatik, tata boga, IT) guna menunjang kemandirian siswa.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
“PIP seharusnya bisa dinikmati secara sistematis di sini, bukan sekadar inisiatif perorangan. Upaya luar biasa dari masyarakat seperti di YPAC ini harus didukung penuh oleh negara,” pungkas legislator dari Dapil Malang Raya tersebut.
Saat ini, SLB YPAC Malang membina sekitar 60 siswa dengan dukungan 15 tenaga pendidik. Meski banyak siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan, proses belajar tetap berjalan di tengah keterbatasan alat praktik dan honor guru yang minim. Kehadiran Andreas diharapkan menjadi jembatan agar aspirasi para pejuang pendidikan disabilitas di daerah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
