Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus pakar kelautan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan pentingnya transformasi sektor perikanan tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon.
“Nelayan akan sejahtera jika pendapatan bersih lebih besar dari biaya hidupnya, dan kegiatan penangkapan tetap berada dalam batas lestari (MSY). Inilah kunci keberlanjutan,” kata Rektor Universitas UMMI Bogor ini, mengingatkan bahwa kesejahteraan sejati lahir dari keseimbangan antara manusia dan alam, dikutip Kamis (7/5/2026).
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa kesejahteraan nelayan tidak hanya ditentukan oleh besarnya hasil tangkapan, tetapi juga oleh sistem yang terintegrasi, mulai dari ekosistem laut yang sehat, teknologi penangkapan yang tepat, pasar yang adil, hingga pengendalian biaya hidup.
Ia mengungkapkan, potensi perikanan Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 64,17 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya peluang besar untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem laut.
Meski demikian, sektor perikanan tangkap masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti overfishing, praktik illegal fishing (IUU Fishing), kerusakan ekosistem laut, pencemaran, hingga persoalan kemiskinan nelayan dan keterbatasan infrastruktur pendukung.
Untuk menjawab tantangan tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menawarkan transformasi menyeluruh dalam pengelolaan sektor perikanan. Transformasi tersebut meliputi penataan ruang laut, penguatan ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta penerapan sistem penangkapan berbasis kuota yang tidak melebihi batas lestari (MSY).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan praktik penanganan hasil tangkapan yang baik dari laut hingga pelabuhan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, serta sistem logistik yang terintegrasi. Upaya pemberantasan praktik penangkapan ilegal dan destruktif juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor ini.
Prof. Rokhmin turut menyoroti perlunya sistem bagi hasil yang adil bagi nelayan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
“Target akhirnya adalah nelayan sejahtera dengan pendapatan layak, produktivitas optimal, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi nasional meningkat, serta ekosistem laut tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan sektor perikanan harus mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, serta standar keberlanjutan global.
Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Prof. Rokhmin optimistis ekonomi biru dapat terwujud, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian laut Indonesia.
