Jakarta, Detiktoday.com – Sebanyak 60 persen bangunan sekolah di Kabupaten Kubu Raya dilaporkan mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk memfokuskan anggaran pada sektor pendidikan, khususnya perbaikan infrastruktur sekolah pada tahun mendatang.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan pihaknya akan melakukan pendataan menyeluruh guna memprioritaskan perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan berat secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar sekolah benar-benar menjadi ruang belajar yang layak bagi peserta didik.
Baca: Ganjar Pranowo Dinilai Punya Keberanian Ambil Risiko
“Kita ingin sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Harus aman, bersih, indah, dan nyaman,” ujar Jiwo, sapaan karibnya, kemarin (6/5).
Kata dia, di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah juga akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat untuk program revitalisasi sekolah. Sujiwo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta organisasi profesi guru dalam mempercepat perbaikan mutu pendidikan.
Baca Juga: Kubu Raya Fokus Kembangkan Hortikultura dan Jagung untuk Optimalkan Lahan Gambut
Jiwo juga mengajak para guru menjadikan momentum Hari Pendidikan sebagai refleksi untuk memperkuat etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. “Momentum ini harus kita jadikan tonggak untuk membangun semangat, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab para guru,” ujarnya.
Baca: Ganjar-Mahfud Janji Bakal Mencetak Tenaga Kerja Terampil
Ia menegaskan peran guru sangat strategis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas. Pemerintah daerah, kata Sujiwo, akan terus berupaya hadir mendampingi tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kubu Raya.
“Kita sedang menyiapkan generasi penerus bangsa. Maka saya bersama Wakil Bupati dan Sekda akan selalu hadir dan membersamai para guru,” pungkasnya.
Namun, persoalan pendidikan di Kubu Raya tidak hanya soal kerusakan bangunan. Sorotan juga datang dari kalangan legislatif terkait ketimpangan akses pendidikan menengah di wilayah tersebut.
