JAKARTA, Detiktoday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, merespons surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi keluhan para investor asal Negeri Tirai Bambu terkait ketidakpastian iklim bisnis di sektor pertambangan dan hilirisasi nikel Indonesia.
Meski mengaku belum menerima salinan fisik surat tersebut, Bahlil menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Duta Besar China untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.
“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya pun sudah ngobrol sama saya, dan saya memberikan penjelasan dengan baik,” ungkap Bahlil saat ditemui di gedung, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Sebelumnya, investor China menyoroti sejumlah poin krusial yang dianggap memberatkan, mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga pemangkasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bijih nikel yang mencapai lebih dari 70% sejak awal 2026. Dalam hal pemangkasan kuota saja, investor asal China memprotes pengurangan hingga 30 juta ton di tambang-tambang besar.
Belum lagi, Kementerian ESDM juga disebut baru menaikkan HPM bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya dengan memasukkan unsur kobalt, besi, serta mineral lainnya. Investor China menilai kebijakan itu membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200%.
Sedangkan menanggapi keluhan soal pajak ekspor dan royalti, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah moderat dengan menunda penerapan kebijakan tersebut untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak.
“Kita sudah sepakati kita tangguhkan sementara sambil kita mencari formulasi yang baik. Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung ya,” tegas Bahlil.
Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog guna memastikan regulasi yang diterapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara tanpa mengganggu stabilitas iklim investasi.
Di sisi lain, meskipun melayangkan protes, para investor China menyatakan tetap berkomitmen pada kerja sama ekonomi dengan Indonesia dan meminta Presiden Prabowo menjamin iklim usaha yang adil serta transparan.
