Trenggalek, Detiktoday.com — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki urgensi yang setara dengan pemenuhan kebutuhan pangan.
Menurutnya, pemangku kebijakan tidak boleh mengorbankan sektor kesehatan demi fokus pada satu program kebutuhan saja.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Novita di sela-sela peninjauan program layanan kesehatan mata gratis yang digelar di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (17/5).
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
”Masalah kesehatan itu sama pentingnya dengan pangan. Jangan sampai program-program krusial ini tergeser oleh fokus pada satu kebutuhan saja. Dampak dari tidak diprioritaskannya layanan kesehatan bagi warga ekonomi lemah ini sangatlah luar biasa,” ujar Novita.
Aksi sosial yang menjadi agenda rutin tahunan ini diinisiasi oleh Novita Hardini melalui lembaga yang didirikannya, UPRINTIS Indonesia. Untuk memperluas jangkauan manfaat, ia menggandeng sejumlah mitra strategis, mulai dari Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, hingga PT JET.
Program ini dirancang khusus untuk meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemulihan kesehatan indra penglihatan. Novita menjelaskan, aksi nyata ini juga menjadi bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
”Kami terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal. Kami menyadari peran kami sebagai pengayom masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang konsisten kami jalankan dari tahun ke tahun,” urai legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain memfasilitasi pemeriksaan medis, srikandi parlemen yang juga dikenal sebagai penggiat pemberdayaan perempuan dan UMKM ini memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap aspirasi. Ia menyoroti banyaknya keluhan warga mengenai kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba dinonaktifkan secara sepihak.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Novita juga menyampaikan keprihatinan mendalam terkait karut-marut birokrasi kesehatan di lapangan. Salah satunya adalah manajemen Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kerap menyulitkan warga miskin saat membutuhkan penanganan medis darurat (emergency) di rumah sakit.
Meskipun saat ini bertugas di Komisi VII DPR RI—yang secara teknis membidangi energi, riset, dan inovasi—istri dari Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, ini menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk mengawal suara konstituen di tingkat akar rumput.
Sebagai tindak lanjut, Novita berkomitmen melakukan komunikasi lintas komisi di parlemen. Ia berjanji akan mendorong rekan sejawatnya di Komisi IX DPR RI untuk mendesak Kementerian Kesehatan segera membenahi arah kebijakan agar lebih inklusif dan responsif terhadap nasib rakyat miskin.
