Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik keras tata kelola administrasi haji Indonesia yang dinilai masih tertinggal dan gagap digital. Rieke mendesak pemerintah segera melakukan lompatan besar melalui transformasi digital total menuju target “Haji Paperless 2030”.
Sikap tegas ini disampaikan Rieke usai meninjau langsung sistem pengelolaan data jemaah Indonesia bersama tim Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta KJRI Jeddah di Makkah, Arab Saudi, Jumat (22/5).
Saat mendatangi dua syarikah (perusahaan) pengelola data jemaah, Raqeen Mashariq dan Al Bait Guests, Rieke menemukan fakta mencolok tentang ketergantungan layanan haji Indonesia pada dokumen fisik. Hal ini sangat kontras dengan sistem Arab Saudi yang sudah terintegrasi penuh secara digital.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Di Raqeen kami melihat fakta sistem digital Saudi harus berjibaku dengan sistem konvensional Indonesia. Paspor fisik jemaah kita masih disimpan di loker-loker khusus yang dijaga bergantian oleh petugas syarikah,” ungkap Rieke heran.
Rieke menilai kondisi pengarsipan fisik tersebut berbanding terbalik dengan kemajuan di Al Bait Guests. Di sana, Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan konsep “Satu Data Saudi” dan Sistem Pemerintahan Digital berbasis Dashboard Nasional.
Ekosistem digital matang yang disokong oleh SDAIA dan aplikasi Tawakkalna ini menghubungkan lebih dari 350 entitas pemerintah maupun swasta secara real-time.
“Prinsip yang mereka gunakan adalah Once Only, cukup sekali memberikan data, manfaatnya dirasakan berulang. Ini memberikan banyak pelajaran penting bagi Indonesia,” lanjut Rieke.
Meskipun Rieke mengapresiasi keberhasilan integrasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan platform Nusuk—yang mencetak sejarah nol Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) tahun ini—ia mengingatkan bahwa pencapaian itu baru langkah awal.
“Keberhasilan integrasi SISKOHAT-Nusuk adalah pintu emas. Kini saatnya kita tidak hanya menjadi pengguna infrastruktur Saudi, tetapi mitra sejajar dengan memiliki sistem data sendiri,” tegasnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Bagi Rieke, transformasi digital bukan sekadar urusan efisiensi administrasi, melainkan persoalan harga diri dan kedaulatan negara dalam melindungi data jutaan jemaah haji Indonesia.
Oleh karena itu, politisi perempuan ini mendorong pembentukan Tim Kerja Percepatan Integrasi Data Haji Nasional yang melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Haji, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Kementerian Dalam Negeri. Rieke menuntut penerapan prinsip Once Only diadopsi penuh dalam seluruh siklus haji, sejak pendaftaran hingga pemulangan.
“Targetkan Haji Paperless 2030. Paspor fisik tidak boleh lagi disimpan oleh syarikah karena semua identitas sudah digital dan terverifikasi. Indonesia harus berdaulat atas data hajinya sendiri, untuk jemaah yang lebih berkah,” pungkas Rieke optimis.
