Jakarta, Detiktoday.com – Komisi D DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 harus berfokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa penyusunan dokumen anggaran tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan harus menjadi solusi konkret atas persoalan riil di lapangan. Hal ini ia sampaikan usai memimpin rapat kerja bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
“Sinkronisasi program sangat penting agar rencana pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Seperti pengelolaan sampah, yang hingga kini menjadi salah satu fokus utama kami,” ujar Yuke.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta seluruh jajaran eksekutif untuk memasukkan program penanganan sampah secara menyeluruh dan terintegrasi ke dalam RKPD 2027.
Selain pengelolaan sampah, dalam rapat tersebut Komisi D juga menyoroti sejumlah persoalan strategis lain, mulai dari pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman, penataan kawasan permukiman, hingga usulan program bedah rumah bagi warga kurang mampu.
Di sisi lain, Yuke juga memberikan perhatian khusus pada sektor penataan kawasan permukiman di Ibu Barat. Meski mencatat adanya tren positif berupa penurunan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri.
Baca: Ini 8 Misi Gerak Cepat Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
Menurut Yuke, penurunan jumlah RW kumuh tersebut membuktikan bahwa program penataan kawasan selama ini sudah berjalan optimal. Namun, konsistensi di lini lapangan tetap menjadi kunci utama.
“Komisi D tetap mendorong Pemprov DKI untuk menjaga konsistensi program ini. Penataan harus terus berlanjut hingga tuntas agar kualitas lingkungan permukiman masyarakat semakin baik dan sehat,” tegas Yuke.
Melalui pengawalan ketat ini, Komisi D DPRD DKI Jakarta ingin memastikan seluruh program prioritas yang selama ini menjadi aspirasi warga benar-benar terakomodasi dan dieksekusi secara nyata pada tahun 2027.
