Detiktoday.com, JAMBI – Komisi III DPRD Provinsi Jambi merekomendasikan relokasi stockpile batubara milik PT Sinar Anugrah Sukses (PT SAS) setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat Desa Mendalo Darat dan Aur Kenali yang tergabung dalam Barisan Perjuangan Rakyat (BPR), serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, Selasa (2/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Provinsi Jambi tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Mazlan, S.Kom., M.E., didampingi Wakil Ketua Komisi III, Ansori, S.Fil.I.
Dalam forum tersebut, masyarakat dan WALHI Jambi menyampaikan sejumlah alasan penolakan terhadap pembangunan stockpile dan jalan khusus batubara yang berada di kawasan padat penduduk. Mereka menilai keberadaan fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sosial, serta mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.
Setelah mendengarkan pemaparan dari berbagai pihak, Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyatakan akan merekomendasikan relokasi stockpile PT SAS. Langkah tersebut dinilai penting guna menghindari potensi dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan apabila pembangunan tetap dilanjutkan di lokasi yang saat ini menjadi polemik.
Berdasarkan hasil pembahasan RDP, Komisi III DPRD Provinsi Jambi juga akan melakukan investigasi lebih lanjut dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.
Selain itu, Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyatakan dukungannya terhadap upaya masyarakat Aur Kenali dan Mendalo Darat dalam menjaga lingkungan hidup serta meminta agar seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
Komisi III juga menegaskan pentingnya menjaga situasi yang kondusif di tengah masyarakat serta menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi memicu konflik sosial di wilayah terdampak.
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyambut baik sikap Komisi III DPRD Provinsi Jambi yang merekomendasikan relokasi stockpile PT SAS.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam melindungi keselamatan masyarakat sekaligus mencegah potensi konflik sosial dan dampak lingkungan yang lebih luas di kemudian hari.
“WALHI Jambi berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek perizinan, kesesuaian tata ruang, serta dampak lingkungan yang berpotensi ditimbulkan dari aktivitas tersebut,” ujar Oscar.
Ia menegaskan WALHI Jambi akan terus mengawal proses tersebut agar seluruh pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
“Masyarakat memiliki hak untuk menentukan masa depan ruang hidupnya. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Hingga rapat berakhir, DPRD Provinsi Jambi berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama instansi terkait guna mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
