Jakarta, Detiktoday.com – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti tajam berbagai persoalan krusial yang melilit sekolah dan madrasah swasta di tanah air.
Mulai dari sengketa lahan fasilitas umum (fasum) hingga ketimpangan kesejahteraan guru swasta yang dinilai masih jauh dari kata layak.
Isu tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara BAM DPR RI dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Rapat ini digelar khusus untuk membahas penguatan mutu pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.
Anggota BAM DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Harris Turino, mengungkapkan salah satu keluhan utama para pengelola pendidikan swasta adalah status pemanfaatan fasum dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan perumahan.
”Beberapa sekolah swasta di kompleks perumahan menggunakan fasum dan fasos yang belum 100 persen menjadi hak milik sekolah. Proses pengurusan legalitas lahan ini menjadi persoalan pelik yang butuh perhatian serius pemerintah,” ujar Harris.
Selain masalah infrastruktur, Harris mengkritik keras ketimpangan yang dialami guru swasta dibandingkan sejawat mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi pada aspek pendapatan, tetapi juga pada kesempatan pengembangan karier.
”Ketimpangannya bukan hanya pada pendapatan, tetapi juga pada kesempatan. Akses untuk mendapatkan sertifikasi dan kesempatan menjadi PPPK bagi guru swasta masih belum setara,” jelasnya.
Harris mencontohkan kebijakan rekrutmen PPPK periode 2021–2022 yang justru menjadi bumerang bagi ekosistem pendidikan swasta. Program tersebut dinilai menguras tenaga pendidik berkualitas di sekolah swasta.
”Guru-guru terbaik dari sekolah swasta ikut seleksi, lulus, dan diangkat menjadi PPPK. Namun, setelah diangkat mereka wajib pindah ke sekolah negeri. Akibatnya, sekolah swasta justru kehilangan talenta mengajar terbaiknya,” ungkap Harris.
Baca: Ganjar Ingatkan Kader Banteng se-Jatim: Jaga Uang Rakyat
Ia menegaskan, kualitas pendidikan nasional mustahil terdongkrak tanpa adanya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik. Negara dituntut hadir secara nyata, mengingat sekolah swasta adalah mitra strategis yang menampung jutaan siswa yang tidak terakomodasi di sekolah negeri.
”Saya meyakini satu-satunya cara menyelamatkan bangsa ini adalah melalui pendidikan. Kita kerap menggaungkan visi Indonesia Emas, tetapi bagaimana mungkin cita-cita itu tercapai jika masih ada guru yang hanya menerima gaji Rp200 ribu per bulan?” kritik Harris tajam.
Di akhir penyampaiannya, Harris mengingatkan pemerintah agar tidak menganaktirikan lembaga pendidikan swasta.
”Negara harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya. Swasta tidak boleh diabaikan karena sekolah negeri tidak akan mampu menampung seluruh siswa. Dukungan terhadap sekolah dan guru swasta adalah investasi untuk mewujudkan Indonesia Emas, bukan Indonesia yang cemas,” pungkasnya.
