Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali I, Nyoman Parta, menegaskan pentingnya memperkuat sinergitas antara DPR RI, Kepolisian, Imigrasi, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Bali.
Menurutnya, meningkatnya aktivitas dan jumlah warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata harus diimbangi dengan pengawasan yang optimal agar seluruh aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita tentu mendukung kehadiran wisatawan dan investor yang memberikan dampak positif bagi Bali. Namun terhadap oknum yang menyalahgunakan izin tinggal, melakukan aktivitas usaha ilegal, maupun terlibat tindak pidana seperti narkoba, penipuan daring (scam), dan pelanggaran hukum lainnya, perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Nyoman Parta, dikutip Kamis (11/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Polres Badung, Senin (8/6/2026). Kunjungan yang diterima langsung oleh Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, didampingi Wakapolres Badung Kompol I Ketut Agus Pasek Sudiana beserta jajaran pejabat utama Polres Badung itu menjadi forum diskusi mengenai berbagai isu keamanan dan penegakan hukum yang berkembang di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Nyoman Parta menyoroti berbagai tantangan yang muncul seiring meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara maupun warga negara asing yang menetap sementara di Bali. Sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Bali dinilai memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan, investor, maupun pelaku usaha dari berbagai negara.
Menurutnya, kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, namun di sisi lain juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pengawasan terhadap penggunaan visa kunjungan, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), maupun Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) perlu terus diperkuat. Hal tersebut penting untuk memastikan seluruh warga negara asing menjalankan aktivitas sesuai dengan izin keimigrasian yang dimiliki.
Nyoman mengungkapkan bahwa terdapat indikasi sejumlah oknum WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi.
Ia menegaskan bahwa Bali tetap terbuka bagi wisatawan dan investor yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Namun, setiap bentuk pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum.
Selain menyoroti pengawasan terhadap WNA, kunjungan kerja tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Komisi III DPR RI dengan aparat penegak hukum di daerah. Melalui dialog yang berlangsung, berbagai masukan terkait kondisi keamanan dan tantangan penegakan hukum di Bali dapat dihimpun secara langsung.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Badung.
“Kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, termasuk apabila ditemukan penyalahgunaan izin tinggal maupun tindak pidana yang dilakukan oleh WNA,” tegas Kapolres.
Kapolres menjelaskan bahwa Polres Badung selama ini terus menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk pihak Imigrasi dan pemerintah daerah, guna memastikan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing berjalan secara efektif.
Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki tingkat mobilitas wisatawan internasional yang tinggi seperti Bali.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan hubungan koordinatif antara DPR RI, Kepolisian, Imigrasi, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum yang berkembang.
Nyoman Parta menilai bahwa Bali membutuhkan sistem pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap berbagai dinamika yang terjadi. Dengan pengawasan yang baik dan penegakan hukum yang konsisten, Bali dapat terus mempertahankan reputasinya sebagai destinasi wisata dunia yang aman dan nyaman.
Ia juga berharap seluruh pihak dapat terus bekerja sama dalam menjaga ketertiban serta memastikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga negara asing maupun masyarakat umum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan sinergitas yang semakin kuat antara lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya, keamanan dan ketertiban di Bali diharapkan dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sekaligus menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.
