Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengapresiasi berbagai program prioritas yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski demikian, ia menegaskan praktik illegal fishing masih menjadi persoalan besar yang harus segera ditangani melalui penguatan armada nelayan nasional dan sistem pengawasan laut yang lebih efektif.
“Permasalahan struktural di sektor kelautan dan perikanan yang belum begitu tersentuh adalah illegal fishing. Sampai sekarang ternyata masih marak,” ujarnya usai mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Menurut Rokhmin, berbagai program unggulan KKP seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pembangunan tambak udang terintegrasi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan yang lebih kuat untuk memberantas pencurian ikan yang masih terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia.
Ia menilai terdapat dua langkah strategis yang harus dijalankan secara simultan untuk menekan praktik illegal fishing. Langkah pertama adalah memperkuat kehadiran armada nelayan Indonesia di kawasan-kawasan yang selama ini rawan menjadi sasaran pencurian ikan oleh kapal asing, seperti Natuna, Laut Arafura, wilayah perbatasan dengan Filipina, serta kawasan perairan Pasifik.
Rokhmin menjelaskan bahwa kapasitas armada perikanan modern Indonesia masih terbatas. Dari sekitar 800 ribu kapal perikanan yang beroperasi, hanya sekitar 3.600 unit yang memiliki ukuran di atas 30 gross ton. Kondisi tersebut membuat kehadiran kapal nasional di sejumlah wilayah perairan strategis masih belum optimal.
Karena itu, ia mendorong agar program pengadaan kapal perikanan modern yang didukung melalui skema pinjaman lunak dari Inggris diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini rentan terhadap pencurian ikan oleh kapal asing.
“Jangan lagi menggelontorkan kapal-kapal ikan modern ke daerah yang sudah overfishing. Justru harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini dicuri kapal asing,” tegasnya.
Selain penguatan armada nelayan, Rokhmin menilai peningkatan kapasitas pengawasan laut menjadi strategi kedua yang tidak kalah penting. Menurutnya, kemampuan operasi pengawasan saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia yang harus dijaga dari berbagai aktivitas ilegal.
Ia menekankan bahwa penguatan pengawasan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penambahan kapal modern, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di kawasan perbatasan untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.
Di luar persoalan illegal fishing, Rokhmin juga menyoroti pentingnya memastikan keberhasilan program tambak udang terintegrasi yang sedang dikembangkan pemerintah, termasuk di Kebumen dan Waingapu. Menurutnya, program tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas budidaya perikanan sekaligus tetap memberikan perhatian kepada tambak rakyat yang selama ini berkontribusi besar terhadap produksi nasional.
Pada kesempatan yang sama, ia turut mengingatkan besarnya potensi ekonomi biru (blue economy) Indonesia, khususnya melalui pengembangan blue carbon. Indonesia dinilai memiliki keunggulan strategis karena menguasai sekitar 30 persen kawasan mangrove dunia yang memiliki kemampuan menyerap karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan daratan.
Selain mangrove, potensi blue carbon Indonesia juga didukung oleh keberadaan terumbu karang, padang lamun, serta pengembangan rumput laut dan mikroalga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan sekaligus mendukung upaya penyerapan emisi karbon.
“Indonesia memiliki potensi blue carbon terbesar di dunia. Ini harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kelautan karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya.
