Jakarta, Detiktoday.com – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, menegaskan partainya menolak wacana kepala daerah yaitu gubernur, ditetapkan oleh presiden.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah tetap harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi
“PDI Perjuangan sudah menyatakan sikap bahwa pemilihan kepala daerah menjadi hak rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan menentukan sendiri siapa pemimpinnya,” katanya saat dimintai tanggapan TribunPalu di Kantor DPD PDI Perjuangan Sulteng, Jl Ogomojolo, Kota Palu, Jumat (19/6/2026).
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu juga tidak menampik bahwa sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini masih memerlukan banyak perbaikan.
Evaluasi itu dinilai mendesak agar ongkos atau biaya politik tinggi yang selama ini membebani para calon kepala daerah dapat ditekan serendah mungkin.
Menurutnya, yang perlu dibenahi bukan mencabut hak rakyat untuk memilih, melainkan memperketat sistem pengawasan serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku politik uang maupun berbagai bentuk manipulasi pemilu.
“Sistemnya yang harus diperbaiki sehingga ruang untuk manipulasi politik bisa diminimalisir, bahkan kalau bisa dihilangkan,” ujarnya.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
Muharram menegaskan PDI Perjuangan tetap konsisten mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Ia berharap setiap pelanggaran pemilu, baik pada pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, mendapat penindakan yang tegas sehingga kontestasi politik berjalan jujur, adil, dan demokratis.
