Detiktoday.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026) pagi, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP Provinsi Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutan dan arahannya, Al Haris menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal penggunaan keuangan daerah agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, BPKP memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pembangunan daerah, tidak hanya melalui fungsi pengawasan dan audit, tetapi juga melalui kajian serta rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“BPKP memiliki peran penting dalam mengawal program pusat di daerah agar berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk ke Jambi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawalnya,” ujar Al Haris.
Ia menyebut, rekomendasi dan kajian yang diberikan BPKP selama ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan strategis di daerah.
“Rekomendasi dari BPKP sangat membantu dalam mencermati berbagai kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan bisa diterapkan di daerah. Dari kajian itu, saya bisa menilai dan mengambil keputusan dengan lebih tepat,” katanya.
Al Haris juga meminta pemerintah daerah bersama BPKP untuk bergerak cepat apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, langkah cepat sangat penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar.
“Kita harus cepat mengambil langkah jika ada indikasi penyimpangan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Silakan lakukan audit cepat apabila ada informasi, termasuk yang bersumber dari media, agar dapat segera dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi agar tidak ragu meminta pendampingan atau analisis dari BPKP dalam mengambil langkah-langkah strategis di daerah.
“Jika ada keraguan dalam mengambil kebijakan, silakan berkonsultasi dan meminta analisis kepada BPKP. Ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan sesuai aturan,” ujarnya.
Al Haris berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP terus diperkuat demi memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan optimal dan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita harus bekerja sungguh-sungguh mengawal keuangan negara agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk rakyat. Meski kondisi global saat ini penuh tantangan, kita harus menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pembangunan di Jambi tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.(*)
