Detiktoday.com – Anggota DPRD Jawa Barat, Tuti Turimayanti, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Sukasari, Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan publik sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam mengakses layanan pemerintahan. Mulai dari pengurusan dokumen administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi topik yang paling banyak dibahas.

Menurut Tuti, pengawasan lapangan merupakan bagian penting dari tugas DPRD agar pelaksanaan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan pelayanan pemerintah berjalan dengan baik. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, baik mengenai administrasi kependudukan, BPJS, maupun bantuan sosial, akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang agar dapat segera memperoleh solusi,” ujar Tuti.

Ia menjelaskan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran strategis karena menjadi pintu masuk bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintah. Oleh sebab itu, proses pengurusan kartu identitas maupun dokumen keluarga harus dilakukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan yang berlarut.

Selain persoalan administrasi, warga juga menyampaikan harapan agar pelayanan BPJS Kesehatan semakin optimal. Beberapa masyarakat mengaku masih menemui kendala saat mengurus status kepesertaan maupun memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai peserta.

Tuti menilai pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkendala persoalan administratif. Ia mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memperkuat koordinasi sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan.

Persoalan bantuan sosial pun menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Sejumlah warga berharap proses pendataan penerima bantuan terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Menurut Tuti, validitas data merupakan faktor penting agar seluruh program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran.

“Data penerima bantuan harus terus diperbaiki dan diperbarui. Pemerintah desa memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terakomodasi dalam berbagai program bantuan sosial,” katanya.

Tuti juga mengajak masyarakat untuk terus aktif berkomunikasi dengan pemerintah desa apabila menemukan kendala dalam pelayanan publik. Partisipasi warga dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara langsung di berbagai daerah sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD, diharapkan berbagai persoalan pelayanan dapat segera diatasi sehingga masyarakat memperoleh haknya secara maksimal.