Detiktoday.com — Upaya memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, SE, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Cisalak, Desa Sirnagalih, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut dimanfaatkan Tuti untuk berdialog langsung dengan masyarakat sekaligus menggali berbagai persoalan yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejumlah aspirasi yang disampaikan, persoalan pekerjaan dan keberlangsungan usaha masyarakat menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian cukup besar.
Menurut Tuti, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Pemerintah perlu memastikan masyarakat, khususnya generasi produktif, memiliki akses terhadap informasi pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta peluang untuk mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Yang kita butuhkan bukan hanya lapangan pekerjaan, tetapi juga masyarakat yang memiliki keterampilan dan kesiapan untuk masuk ke dunia kerja. Karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah,” ujar Tuti.
Ia menilai pengembangan potensi ekonomi di tingkat lokal juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi persoalan pengangguran. Salah satunya melalui penguatan UMKM yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Tuti mengatakan, UMKM memiliki kemampuan untuk tumbuh dari lingkungan masyarakat sendiri. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan modal, pemasaran, kemampuan manajemen, legalitas usaha, hingga pemanfaatan teknologi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat pendampingan.
“Pelaku UMKM jangan hanya diberikan bantuan sesaat. Mereka membutuhkan pendampingan dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, sampai bagaimana produknya bisa masuk ke pasar yang lebih luas,” jelasnya.
Menurutnya, digitalisasi juga perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Bandung Barat. Pemanfaatan media sosial dan platform digital dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas tanpa harus bergantung pada pasar di sekitar tempat tinggal.
Di sisi lain, Tuti mendorong pemerintah untuk membangun sinergi antarlembaga dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Program pelatihan hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan sehingga tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Program pemerintah harus benar-benar menjawab kebutuhan warga. Kalau masyarakat membutuhkan keterampilan tertentu, pelatihannya harus sesuai. Kalau UMKM membutuhkan akses pasar, maka pemerintah harus membantu membuka akses tersebut,” katanya.
Tuti juga mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan berbagai peluang pengembangan usaha dan peningkatan keterampilan yang tersedia. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi akan berjalan lebih efektif apabila masyarakat memiliki kemauan untuk berkembang dan pemerintah memberikan dukungan yang tepat.
Ia menambahkan, penguatan ekonomi lokal memiliki dampak yang lebih luas. Ketika UMKM tumbuh dan semakin banyak usaha berkembang, peluang terciptanya pekerjaan baru juga semakin terbuka.
“Kalau usaha masyarakat berkembang, bukan hanya pemilik usahanya yang mendapatkan manfaat. Akan muncul kebutuhan tenaga kerja, pemasok, distribusi, hingga kegiatan ekonomi lainnya. Ini yang harus kita dorong,” tutur Tuti.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Tuti memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan warga menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi DPRD Jawa Barat. Ia berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat terus terjaga agar kebijakan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Suara masyarakat harus menjadi dasar dalam melihat persoalan pembangunan. Kita akan terus menyerap aspirasi dan mengawal agar program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Leave a comment