Detiktoday.com, PALEMBANG – Koalisi Indonesia Lestari (KAWALI) melontarkan sorotan tajam terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang. Sorotan tersebut muncul menyusul sejumlah keluhan yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelayanan publik, koordinasi antar-OPD, serta kepemimpinan birokrasi Pemerintah Kota Palembang.
KAWALI Sumsel menilai posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan memiliki peran strategis sebagai pengendali koordinasi birokrasi dan motor penggerak pemerintahan daerah.
“Sekda harus hadir, bekerja dan memastikan roda pemerintahan berjalan. Jangan sampai masyarakat justru merasakan birokrasi yang lamban dan pelayanan yang berbelit-belit,” tegas Ketua KAWALI Sumsel Chandra Anugrah dalam pernyataannya.
KAWALI Sumsel juga mempertanyakan efektivitas koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut mereka, apabila setiap OPD berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat.
“Kami mempertanyakan fungsi koordinasi Sekda. Kalau persoalan di lapangan terus muncul dan masyarakat harus berhadapan dengan birokrasi yang panjang, lalu siapa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi?” ujarnya.
Selain persoalan koordinasi, KAWALI Sumsel menyoroti dugaan lemahnya komunikasi antara jajaran pemerintahan dengan masyarakat. Mereka meminta Pemerintah Kota Palembang tidak alergi terhadap kritik dan membuka ruang evaluasi secara transparan.
KAWALI Sumsel menegaskan, kritik tersebut bukan semata-mata persoalan pribadi terhadap Sekda, melainkan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mempertanyakan kinerja. Kalau memang kinerja Sekda baik, silakan buktikan kepada publik melalui hasil kerja, pelayanan yang cepat, koordinasi yang kuat, dan kehadiran di tengah masyarakat,” tegasnya.
KAWALI Sumsel juga meminta Wali Kota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda, termasuk capaian program, efektivitas koordinasi OPD, kualitas pelayanan publik, serta respons pemerintah terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memenuhi target atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat, KAWALI Sumsel meminta Wali Kota tidak ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Palembang membutuhkan Sekda yang hadir, bekerja, mampu mengoordinasikan seluruh OPD dan memiliki keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Bukan sekadar menduduki kursi jabatan,” ujarnya.
KAWALI Sumsel menyatakan dalam waktu dekat akan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang dan menghimpun informasi serta aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Mereka juga meminta seluruh kritik dan tudingan terhadap pejabat pemerintah diuji berdasarkan data, dokumen, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berubah menjadi fitnah.
“Kami siap menyampaikan data dan temuan apabila memang ada. Kami ingin Pemerintah Kota Palembang berbenah. Jabatan adalah amanah, dan masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan yang bekerja,” pungkasnya.(*)
