Detiktoday.com, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai memperkuat fondasi tata kelola industri kelapa sawit melalui pembenahan sistem rantai pasok, penguatan pengawasan, hingga pembangunan basis data pemasok tandan buah segar (TBS).
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pembahasan TBS yang dipimpin Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Dedi Kurniawan, bersama perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah OKI, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum yang mengusung semangat Collaborative Governance tersebut, pembahasan tidak hanya berkutat pada harga TBS, melainkan juga menyentuh aspek tata niaga, legalitas pasokan, transparansi data, hingga perlindungan terhadap petani.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Dedi Kurniawan, menegaskan kondisi harga TBS di OKI saat ini masih berada dalam kondisi yang relatif baik.
“Alhamdulillah, berdasarkan hasil pemantauan kami, seluruh pabrik kelapa sawit di Kabupaten OKI masih mengikuti harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk buah milik pekebun swadaya juga tidak terjadi penurunan yang signifikan,” kata Dedi.
Menurut dia, sejumlah perusahaan bahkan masih membeli TBS dari pihak ketiga dengan harga di atas Rp2.800 per kilogram.
“Kami melihat harga yang diterima petani masih cukup terjaga. Ini penting karena sawit menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak masyarakat di Kabupaten OKI,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi menilai stabilitas harga tidak akan bertahan lama apabila tidak didukung tata kelola rantai pasok yang sehat.
“Harga yang baik harus dibarengi dengan sistem yang baik. Kalau tata niaganya tidak tertib, maka pada akhirnya yang dirugikan juga petani. Karena itu yang sedang kami bangun bukan hanya soal harga, tetapi bagaimana rantai pasok sawit ini menjadi lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah mencegah masuknya TBS yang berasal dari aktivitas ilegal ke dalam rantai pasok industri.
Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama perusahaan sepakat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses pembelian buah sawit guna mencegah praktik pencurian maupun penerimaan TBS yang tidak memiliki asal-usul yang jelas.
“Kami ingin memastikan setiap buah yang masuk ke pabrik memiliki asal-usul yang jelas. Jangan sampai ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan petani maupun perusahaan,” ujar Dedi.
Ia mengatakan, persoalan buah sawit ilegal bukan hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keberlanjutan usaha perkebunan.
“Kalau sistem pengawasannya lemah, maka akan muncul banyak persoalan. Karena itu kami mendorong seluruh perusahaan menerapkan mekanisme pembelian yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain penguatan pengawasan, Dinas Perkebunan dan Peternakan OKI juga mulai membangun sistem pendataan pemasok TBS yang lebih terintegrasi.
Melalui rapat tersebut, perusahaan diminta segera menyampaikan data mitra pihak ketiga yang selama ini memasok TBS ke pabrik.
Menurut Dedi, langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memetakan seluruh rantai distribusi sawit yang ada di Kabupaten OKI.
“Kami ingin mengetahui secara lebih jelas siapa saja mitra yang memasok TBS ke perusahaan. Data ini penting untuk kebutuhan pengawasan, evaluasi, sekaligus perumusan kebijakan ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini masih terdapat keterbatasan data mengenai alur pasokan TBS dari tingkat kebun hingga masuk ke pabrik.
“Kalau datanya lengkap, pemerintah bisa melihat gambaran utuh rantai pasok sawit di OKI. Dari mana buah berasal, bagaimana pola distribusinya, siapa saja pelaku yang terlibat. Itu akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan,” ujar Dedi.
Langkah berikutnya yang didorong pemerintah adalah memperkuat sistem pelaporan harga secara berkala.
Perusahaan diminta segera mengisi data harga melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah daerah. Menurut Dedi, keterbukaan data menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar.
“Kami membutuhkan data yang cepat dan akurat. Dengan data yang tersedia secara berkala, pemerintah dapat melakukan monitoring dan mengambil langkah apabila terjadi gejolak harga di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan sistem data tidak boleh dipandang sebagai beban administrasi semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri sawit.
“Industri sawit sekarang tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan konvensional. Harus berbasis data, harus transparan, dan harus melibatkan semua pihak. Itu yang sedang kami dorong di Kabupaten OKI,” ujarnya.
Di tengah besarnya kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian daerah, upaya membangun rantai pasok yang tertib, transparan, dan berbasis data menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus melindungi kepentingan petani di masa mendatang. ,nn nng
Dedi menilai keberhasilan sektor perkebunan tidak cukup diukur dari tingginya harga komoditas. Yang lebih penting adalah terciptanya ekosistem usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
“Kami ingin petani terlindungi, perusahaan merasa aman dalam berusaha, dan pemerintah memiliki data yang kuat untuk membuat kebijakan. Kalau tiga hal itu bisa berjalan bersama, maka industri sawit di OKI akan semakin kuat,” kata dia.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI tengah menempatkan dirinya bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penghubung antar-pelaku industri. Menurut Dedi, semangat kolaborasi menjadi kunci dalam membangun tata kelola perkebunan yang lebih baik.
“Persoalan sawit tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Karena itu forum seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
