DPRD Banten Minta Pemprov Perjelas SOP dan Sosialisasi Program Sekolah Gratis

DPRD Banten Minta Pemprov Perjelas SOP dan Sosialisasi Program Sekolah Gratis

Share
Share

Serang, Detiktoday.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, memberikan sejumlah catatan kritis terkait implementasi program pendidikan gratis di Provinsi Banten. 

Catatan tersebut dihimpun dari berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pihak legislatif.

Saat ini, program pendidikan gratis telah dirasakan oleh sekitar 60 ribu siswa di Banten. Pada tahun ini, jangkauan program tersebut diperluas hingga mencakup siswa Madrasah Aliyah (MA) swasta.

“Kami mengapresiasi program pendidikan gratis ini karena berkaitan erat dengan pemerataan pendidikan. Terlebih tahun ini program tersebut sudah diperluas ke jenjang madrasah aliyah,” ujar Yeremia.

Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

Meski mendukung penuh, politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten harus segera menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas mengenai kuota penerima. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi terjadinya perebutan kuota di lapangan.

Selain SOP, Yeremia menyoroti pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah.

“Harus jelas apa saja yang ditanggung oleh pemerintah provinsi dalam program pendidikan gratis ini. Jangan sampai masyarakat terlalu berharap banyak, namun ternyata komponen yang ditanggung belum sesuai ekspektasi,” tuturnya.

Catatan khusus juga diberikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) vokasi. Menurut Yeremia, pemerintah perlu memperjelas bagian atau program apa saja yang masuk dalam skema gratis. Mengingat pendidikan vokasi memiliki banyak kegiatan yang membutuhkan biaya besar, seperti praktikum, seragam laboratorium, hingga program magang.

“Nah, itu perlu diperjelas, bagian mana yang ditanggung pemerintah provinsi dan mana yang tidak,” kata Yeremia.
Aspirasi lain yang disuarakan masyarakat adalah kepastian jadwal pencairan anggaran ke pihak sekolah. 

Menurutnya, sejak program ini berjalan, sekolah dilarang memungut biaya dari siswa. Di sisi lain, sekolah tetap membutuhkan biaya operasional harian yang tidak bisa ditunda.

Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengorbankan mutu pendidikan di Banten.

“Sekolah gratis jangan sampai mengurangi kualitas. Mutu pendidikan harus tetap dijaga agar target pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan bisa tercapai,” tegasnya.

Sebagai penutup, Yeremia mendesak adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jalannya program ini. 

“Jangan sampai program ini secara politik terlihat bagus, tetapi secara substansi di lapangan justru kurang bagus,” pungkasnya.

Share