DPRD Jabar Dorong Pemerintah Subsidi Internet Gratis ke Masyarakat
Detiktoday.com – Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hendarman mengatakan selama PPKM Darurat sekolah dari jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi di tujuh provinsi akan melakukan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online atau daring).
Tujuh provinsi itu merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai zona PPKM darurat.
“Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dan mengajar dari rumah sesuai ketentuan PPKM Darurat yang berlaku,” kata Hendarman melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).
Anggota DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab., mengusulkan, adanya pemberian subsidi fasilitas internet secara gratis yang memadai bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi serta penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut Weni, fasilitas internet gratis akan menunjang kegiatan masyarakat selama berada di rumah dalam mengikuti aturan pemerintah.
“Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di tengah situasi krisis ekonomi diperburuk dengan kondisi PPKM masyarakat butuh fasilitas internet gratis dalam rangka menunjang kegiatan di rumah,” tegas Weni, saat dikonfirmasi Rabu, (21/7/21).
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dari fasilitas internet gratis tersebut, pemerintah sedianya dapat bekerja sama langsung dengan setiap provider jaringan.
Sementara satuan pendidikan pada wilayah selain tujuh provinsi dalam PPKM Darurat dapat memberikan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas setelah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan.
“Pastikan layanan harus prima. Kita fokus kepada daerah PPKM dimana Jawa dan Bali relatif infrastruktur jaringan internetnya lebih baik,” tuturnya.
Menurut legislator PDI Perjuangan ini, internet kini sudah bisa dikategorikan sebagai kebutuhan pokok masyarkat. Karena itu, penyediaan dan pemberian fasilitas internet gratis penting untuk masyarakat.
“Terlebih dimasa PPKM seharusnya menjadi bagian yang diberikan secara gratis dari pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Satuan pendidikan di luar ketujuh provinsi yang terkena PPKM darurat wajib menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas apabila menyelenggarakan PJM terbatas.
