DPRD Jabar Tuti Turimayanti Tekankan Peran Warga dalam Mengawasi Pemerintahan demi Mutu Layanan Publik

Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah agar kualitas layanan publik terus meningkat. Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung pada Jumat, 5 Desember 2025, di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Tuti, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif atau aparat pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga sebagai penerima langsung manfaat layanan publik.

“Kualitas pelayanan publik akan semakin baik jika masyarakat turut terlibat dalam proses pengawasan. Masukan, kritik, dan pengawasan dari warga sangat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Tuti.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, warga dapat menyampaikan berbagai aspirasi sekaligus memperoleh pemahaman mengenai peran dan fungsi DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

Sebagai legislator PDI Perjuangan, Tuti menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat untuk memastikan setiap program pembangunan daerah dilaksanakan secara tepat sasaran. Namun demikian, ia menilai pengawasan akan lebih efektif jika diperkuat dengan keterlibatan aktif masyarakat yang mengetahui langsung kondisi di lingkungannya masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, Tuti juga menyampaikan edukasi terkait prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

“Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka. Pemerintah daerah harus siap memberikan penjelasan, dan warga berhak mengawasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program,” ujarnya.

Tuti menambahkan, pengawasan publik yang konstruktif akan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih profesional dan responsif. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Ia berharap kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilakukan secara berkesinambungan di berbagai daerah di Jawa Barat. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah, Tuti optimistis penyelenggaraan pemerintahan akan semakin berkualitas dan mampu menghadirkan layanan publik yang mudah diakses, cepat, dan berpihak kepada warga.

“Dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita bisa mengawal pemerintahan agar berjalan bersih, efektif, dan benar-benar hadir untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.