DPRD Jabar Weni Dwi Soroti Zonasi Sekolah
Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Weni Dwi Aprianti, S.Ab yang mengatakan sistem zonasi harus disesuaikan dengan kondisi atau kearifan lokal masyarakat diwilayahnya.
“Di beberapa wilayah di Jabar masih terjadi daerah blank zonasi. Anak-anak mereka akhirnya kesulitan masuk sekolah negeri, khususnya SMA Negeri sederajat,” ujar Weni dari Fraksi PDI Perjuangan.
Weni menuturkan, sistem zonasi memang menyulitkan. Permasalahan itu tak hanya dirasakan oleh Jabar, tapi juga provinsi lain seperti Jateng dan Jatim. Sistem zonasi sebenarnya hanya tepat diterapkan di DKI Jakarta.
“Sistem zonasi ini memang nyusahin. Saya kira cuma DKI Jakarta saja yang bisa lakukan zonasi karena ada kecukupan fasilitas SMA dan SMK,” tuturnya.
Weni mengatakan banyak calon siswa-siswi tidak bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi. Hal tersebut menjadi alasan utama masyarakat meminta segera dibangun sekaligus mendesak masuk dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru.
“Maka sejumlah pegiat pendidikan berencana mengajukan judicial review Permendikbud No 1 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan aturan zonasi PPDB. Bicara soal judicial review kebijakan zonasi, secara moral kami dukung,” katanya.
Sistem zonasi harus disesuaikan dengan kearifan lokal, DPRD Provinsi Jawa Barat meminta sistem zonasi kembali dievaluasi.
