DPRD Jawa Barat Hj Ijah Hartini Pandang Penting Kehadiran MPP Pangandaran
Detiktoday.com – Anggota DPRD Jawa Barat Hj Ijah Hartini mengatakan pembangunan MPP merupakan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan publik. Hal ini untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Ijah saat menghadiri uji coba pengoperasian gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran, Rabu (22/2/2023).
“Dengan di dilakukannya Soft Launching Operasional Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran. Artinya Kabupaten Pangandaran telah memiliki gedung Mal Pelayanan Publik (MPP),”ujar Hj Ijah Hartini.
Menurutnya ada 95 jenis layanan dari 22 instansi yang ada di gedung Mal Pelayanan Publik. Adapun jenis pelayanan publik lainnya yang ada di MPP diantaranya yaitu, pelayanan BPJS Kesehatan, KTP, Perbankan, Kejaksaan, PDAM, Pajak Pratama dan pelayanan publik lainnya.
Disamping itu juga Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran dilengkapi dengan fasilitas: Resepsionis, ruang layanan, ruang tunggu, ruang pelayanan khusus disabilitas, ruang Kesehatan, ruang laktasi, ruang konsultasi pengaduan, bale nikah, tempat bermain anak, toilet khusus disabilitas, pojok baca, pojok UMKM, Mushola dan Ruang Rapat serta area parkir yang luas.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan ada beberapa arti penting dengan dibangunnya MPP bagi pemerintah maupun masyarakat yaitu pertama, memberikan kemudahan pada masyarakat dalam pelayanan, pendampingan dan konsultasi pembuatan perizinan dan non perizinan.
Kedua, mudah dijangkau karena lokasinya strategis, berada di kawasan Alun-alun Parigi, ketiga, Memberikan percepatan dalam pelayanan karena tergabung dan terintegrasi beberapa instansi pemberi pelayanan publik.
Kemudian yang keempat, memberikan kenyamanan dan layanan yang representative, kelima, mendorong pertumbuhan dan peningkatan investasi daerah, dan yang keenam, memenuhi harapan dalam peningkatan nilai MCP dan zona integritas di Kabupaten Pangandaran.
Hadir dalam acara ini Bupati Pangandaran serta unsur Muspida dan sejumlah pejabat pemerintah daerah, DPRD
