Jakarta, Detiktoday.com — Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa posisi partainya sudah sangat jelas berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
Pernyataan ini menjadi jawaban langsung atas desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta sikap PDI Perjuanhan tidak abu-abu.
Ganjar menyampaikan bahwa keputusan tersebut bukanlah sikap personal, melainkan keputusan resmi yang lahir dari mekanisme tertinggi partai.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
”Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu,” ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6).
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menjelaskan, peran penyeimbang (checks and balances) yang diambil PDI Perjuangan bukan berarti mereka akan menolak seluruh kebijakan pemerintah secara membabi buta.
PDI Perjuangan berkomitmen untuk tetap mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus menjadi pihak pertama yang mengkritik jika ada kebijakan yang dinilai tidak tepat.
Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi
”Seperti catatan kami soal Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Diberi Makanan Pendamping (KDMP), pendidikan, kesehatan, politik luar negeri (polugri), bencana, dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar menyinggung dinamika politik tanah air yang cair pasca-pemilu. Menurutnya, posisi politik sebuah partai setelah kontestasi tidak selalu linear dengan peta koalisi saat pemilu berlangsung. Ia pun menyentil pihak-pihak yang akhirnya memilih merapat ke kekuasaan.
”Kita semua tahu, siapa yang tetap konsisten dalam barisan dan siapa yang kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa alias bergabung dalam pemerintahan. Itu adalah hak politik setiap partai dan kami menghormatinya,” pungkas Ganjar.
