Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, DPRD Jabar Desak Pemerintah Terapkan PPKM Secara Ketat
Detiktoday.com – Lonjakan pasien kasus covid-19 di Jawa Barat membuat keterisian rumah sakit yang merawat pasien penderita covid-19 hampir penuh hal ini membuat pemerintah provinsi Jawa Barat menerapkan siaga satu covid-19 di beberapa wilayah.
Anggota komisi 1 DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti S.Ab., meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan laju pengendalian kasus Covid-19 yang mengalami lonjakan dibeberapa daerah.
“Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro,” kata Weni, saat dihubungi, Senin, 21/06/2021.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi harus bisa menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak, serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19 khususnya di daerah zona merah.
Weni mengatakan daerah selain zona merah pemerintah provinsi dapat mengetatkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Ledakan kasus Covid-19 di Pulau khususnya di Jawa Barat, menurut Legislator PDI Perjuangan itu, sudah semakin mengkhawatirkan karena mobilitas penduduk yang tinggi serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal.
“Arah kebijakan dari pemerintah secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah (lintas daerah),” imbuhnya.
Untuk diketahui, beberapa daerah mulai kembali mengetatkan protokol kesehatan imbas dari lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya siaga satu Covid-19.
Ia kembali mengingatkan semua pihak, semua stakeholders untuk meningkatkan kewaspadaan akan peningkatan kasus Covid-19 ini. Dirinya mendorong, mendesak juga mendukung Pemprov Jabar untuk mengambil tindakan darurat dan terus fokus pada penangangan Covid-19.
“Pembatasan aktivitas offline pemerintahan, masyarakat, harus dilakukan guna mencegah tersebar luasnya penularan Covid-19. Kita harus sama-sama menyadari, situasinya kembali genting dan saya kira perlu ada tindakan darurat,” katanya.
Dia juga berharap masyarakat tidak acuh tak acuh terhadap informasi yang ada seputar Covid-19 juga tetap disiplin terhadap protokol kesehatan dengan menerapkan 5M.
Pemprov Jawa Barat telah menaikkan status kesiagaan Covid-19. Fasilitas kesehatan dan Rumah Sakit pun terpantau kembali padat dan dipenuhi pasien suspek Covid-19. Bahkan Gedung Sate tempat Gubernur berkantor juga di-lockdown karena banyak pegawai di lingkungan Gedung Sate terpapar Covid.
