Jakarta, Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Elvi Diana, menyatakan bahwa pihak legislatif bergerak cepat menyikapi anjloknya harga kelapa sawit di tingkat petani daerah.
Di bawah inisiasi Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, DPRD secara resmi telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Langkah ini diambil menyusul merosotnya harga komoditas sawit secara drastis dari kisaran Rp2.800 per kilogram menjadi hanya sekitar Rp1.000-an per kilogram. Menurut Elvi, penurunan tajam ini sangat memukul daya beli masyarakat bawah, terutama karena terjadi pada momentum yang krusial bagi keuangan keluarga.
Baca: Ganjar Ajak Kader PDI Perjuangan Perkuat Demokrasi
”Penurunan pendapatan petani sawit ini terjadi bersamaan dengan masa libur sekolah, kenaikan kelas, serta menyambut tahun ajaran baru yang membutuhkan biaya pendidikan tinggi. Dampak dari ketidakstabilan harga ini meluas, mulai dari urusan domestik rumah tangga hingga roda perekonomian daerah secara keseluruhan,” ujar Elvi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa koordinasi langsung dengan pemerintah pusat sangat penting agar Pemerintah Provinsi dan DPRD Babel mendapatkan data serta kebijakan yang akurat.
Pihaknya berkomitmen untuk tidak sekadar berspekulasi tanpa dasar mengenai penyebab anjloknya harga komoditas utama penopang ekonomi Babel tersebut selain timah.
”DPRD Provinsi Bangka Belitung sudah bersurat kepada Kementerian Pertanian, khususnya ke Dirjen Perkebunan, untuk bisa menerima audiensi kami. Saat ini suratnya sedang berproses. Harapan kami, antara hari Kamis atau Jumat ini, kami bisa beraudiensi langsung untuk mencari solusi atas kebuntuan ini,” lanjutnya.
Melalui upaya ini, DPRD Babel ingin membedah alur permasalahan dari hulu hingga hilir bersama pihak yang memiliki kompetensi regulasi.
”Kami mencari benang merahnya dari pihak yang berkompeten dan betul-betul mengetahui regulasi ini karena ini ranah mereka. Kami ingin melihat bagaimana pandangan (insight) dari Kementerian Pertanian saat ini,” tegas Elvi.
Langkah respons cepat DPRD Babel ini juga diperkuat oleh desakan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Babel dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Babel, Selasa (2/6/2026). Plt Ketua Apkasindo Babel, Jamaluddin, menyebutkan harga Crude Palm Oil (CPO) di pusat sebenarnya sudah positif mendekati Rp15.000, sehingga tidak ada alasan bagi pabrik kelapa sawit (PKS) membeli sawit petani di bawah standar kelayakan.
Selain masalah harga, petani juga mengeluhkan dugaan permainan timbangan di tingkat pabrik.
Baca: Ganjar Pranowo Bongkar Akar Sistemik Korupsi
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta kepala daerah dan dinas terkait mengawal ketat implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.
Didit setuju dengan kekhawatiran Elvi mengenai efek domino dari anjloknya harga sawit ini. Menurutnya, skema penurunan harga di lapangan terjadi sangat drastis bak air hujan, sedangkan tren kenaikannya berjalan sangat lambat seperti siput.
DPRD Babel berharap intervensi kebijakan dari pemerintah pusat pasca-audiensi nanti dapat segera menstabilkan kembali tata niaga kelapa sawit di daerah, demi mengamankan masa depan pendidikan anak-anak dan kesejahteraan para petani di Bangka Belitung.
