Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, menegaskan Pancasila harus dipahami sebagai pedoman moral dalam penyelenggaraan negara dan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan publik, pembangunan nasional, serta praktik demokrasi sehari-hari.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
“Pancasila bukan hanya hafalan dasar negara yang dibacakan dalam upacara atau slogan yang diperingati setiap tahun. Pancasila adalah pedoman moral bernegara yang seharusnya menuntun arah pembangunan bangsa, penyelenggaraan pemerintahan, amanat kekuasaan, dan cara kita memperlakukan martabat sesama warga negara,” kata Yulius.
Menurutnya, Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk kembali meneguhkan fondasi moral bangsa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Yulius menyoroti sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari ketimpangan sosial, tekanan ekonomi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, hingga tantangan di bidang lingkungan hidup dan demokrasi. Karena itu, ia menegaskan manusia harus menjadi pusat dari setiap kebijakan publik yang dijalankan negara.
“Pancasila jelas mengajarkan bahwa manusia harus menjadi pusat dari setiap kebijakan publik. Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan rakyat, demokrasi harus membuka ruang partisipasi dan kritik, serta hukum harus menjadi alat keadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yulius menekankan kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, kemampuan pemerintah dan negara untuk mendengarkan kritik menjadi salah satu indikator kedewasaan demokrasi yang sehat.
“Republik ini membutuhkan negara yang mampu mendengarkan, hukum yang adil, pembangunan yang manusiawi, dan demokrasi yang tidak takut pada kritik. Itulah cara kita menghidupkan Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yulius saat menanggapi seruan moral dan refleksi kebangsaan yang disampaikan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam momentum peringatan 118 Tahun Kebangkitan Nasional bertajuk “Bangkit Bersama dalam Pengharapan”.
Menurutnya, pesan yang disampaikan para uskup KWI sangat relevan untuk dimaknai dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan dan mempertegas komitmen terhadap keadilan sosial. Menurutnya, cita-cita Indonesia yang inklusif hanya dapat diwujudkan apabila seluruh proses pembangunan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
“Pancasila lahir dari kesadaran bahwa Indonesia dibangun untuk semua. Karena itu, tugas kita hari ini adalah memastikan seluruh proses pembangunan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dikenang sebagai warisan sejarah, tetapi terus hidup sebagai kompas moral Republik untuk bangkit bersama membangun bangsa menuju Indonesia Raya,” pungkasnya.
