Iis Turniasih Apresiasi Pemkab Karawang dan Purwakarta Raih Opini WTP Dari BPK
ADHIKARYA PARLEMEN
Detiktoday.com – Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta kembali mendapat prestasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, pada pemeriksaan anggaran tahun 2020 dengan predikat opini WTP.
Predikat opini WTP dari BPK RI atas pengelolaan keuangan APBD tahun 2020 ini menjadi prestasi yang keenam kalinya secara berturut-turut.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Iis Turniasih mengapresiasi hasil yang telah dicapai kedua Pemerintahan Kabupaten tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi hasil capaian Pemerintah Kabupaten Karawang dan Purwakarta, dimana sejak tahun 2020 hingga saat ini cukup sulit karena APBD difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Akan tetapi, Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi dan melaksanakan pembangunan sebaik mungkin meski dalam segala keterbatasan,” ungkap Iis, legislator PDI Perjuangan asal Dapil Jabar X Kabupaten Karawang-Purwakarta ini, saat dikonfirmasi, Sabtu, 22/05/2021.
Sebuah predikat terbaik dari proses audit pengelolaan keuangan daerah ini terungkap dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan, Rabu, 19 Mei 2021, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat.
Ia berharap hubungan baik BPK dengan Pemerintah Kabupaten Karawang dan Purwakarta dapat terus ditingkatkan, utamanya yang bersifat komunikasi dan konsultatif.
“Demi perbaikan dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih clear and clean, tentu dibutuhkan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel.” Ujarnya.
Pemerintah Daerah harus tetap meningkatkan lagi pengelolaan keuangan, prinsipnya pengelolaan keuangan harus transparan dan tentunya prinsip akuntabel harus dipegang oleh seluruh pihak.
