Ineu Purwadewi Sebut Kemandirian Pangan Perlu Keterlibatan Semua Pihak
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M upaya membangun kemandirian pangan tentunya dengan berbagai program dan kegiatan merupakan hal yang harus diimplementasikan dengan berbagai aksi teknis.
Apalagi Pemerintah Provinsi Jabar dengan bersama DPRD Jabar, telah menerbitkan Perda tentang Kemandirian Pangan, dimana Perda tersebut, sudah terbit pada tahun 2012 yang lalu.
Hal ini disampaikan Ineu saat melaksanakan Penyebarluasan peraturan daerah No 4 Tahun 2012 tentang kemandirian pangan daerah yang di laksanakan di Kabupaten Majalengka, Minggu 28 Januari 2024.
Dalam sambutannya, Ineu menyampaikan jika Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah unggulan pengembangan produk pertanian yang ada di Jawa Barat.
Hadir dalam kesempatan tersebut, para tokoh masyarakat, petani dan sejumlah kader PDI Perjuangan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka.
“Harini ini kita selain bersilaturahmi juga mendengarkan sosialisasi Perda Jawa Barat nomor 4 tahun 2012 tentang kemandirian pangan daerah. Kita ketahui, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian maupun perkebunan, sehingga
serta harus menjadi pionir untuk mewujudkan kemandirian pangan,” ungkap Ineu Purwadewi, saat dikonfirmasi, Minggu 28 Januari 2024.
Ineu menyebutkan, diterbitkannya Perda tersebut, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pembangunan perekonomian.
Lebih lanjut Ineu mengatakan, Perda tentang Kemandirian Pangan memuat 8 Bab dan 29 pasal. Beberapa hal yang diatur dalam Perda tersebut, diantaranya perihal asas penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pasal 2, yaitu kemandirian pangan, partisipatif dan gotong-royong, manfaat dan lestari, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan berkelanjutan.
“Jadi, sesuai dengan isi Perda Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota harus berimplikasi pada kewajiban yang ditegaskan dalam pasal 4 dalam Perda tentang Kemandirian Pangan. Kewajiban Perda, dalam pasal tersebut, yaitu merumuskan program dan kegiatan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Kewajiban lainnya yang harus dibuat oleh Pemda, juga meliputi perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan yaitu untuk produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan pangan, koordinasi dan sinkronisasi, kerjasama, Pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi pangan, insentif dan disinsentif serta peran masyarakat,” jelas Ineu.
Ineu juga menambahkan merujuk pada ketentuan itu, implementasi Perda tentang Kemandirian Pangan perlu melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam arti tak hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah semata.
Sejalan dengan hal itu, peran masyarakat serta dunia usaha ada andil juga dalam menjalankan hal teknis kemandirian pangan.
“sehubungan dengan hal itu Perda tentang Kemandirian Pangan harus terus disosialisasikan kepada masyarakat”, kata legislator asal Dapil XI Jabar meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
Menurut Ineu, dengan menggali potensi lokal di daerah yang mempunyai unggulan potensi agrobisnis sebagai sumber berbagai komoditas pangan, stok pangan dapat stabil mulai dari pasokan hingga distribusi.
“Kita akan terus mendorong agar produk lokal tersebut, selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai produk UMKM yang menjadi unggulan di daerah tersebut, diantaranya UMKM yang membuat produk makanan dan minuman sebagai icon daerah,” ujarnya.
Ineu berharap kepada masyarakat yang hadir, Perda tentang Kemandirian Pangan ini harus disebarluaskan kepada seluruh stakeholder, mulai dari aparatur Pemda sampai ke tingkat Desa/Kelurahan, pelaku usaha dan masyarakat secara luas.
“Harapannya tentu saja melalui pemahaman ini diharapkan akan tumbuh pemahaman yang luas tentang teknis menciptakan kemandirian pangan,” ujar Ineu.
