Magelang, Detiktoday.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Vita menegaskan bahwa status kepesertaan yang aktif adalah kunci utama agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.
Dalam agenda sosialisasi yang digelar di Magelang, Vita menyoroti fenomena “pemadam kebakaran” di tengah masyarakat—yakni baru sibuk mengurus BPJS saat sudah jatuh sakit.
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
Menurut Vita, JKN-KIS bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen negara untuk menjamin hak dasar warga negara. Ia menekankan bahwa kekuatan sistem jaminan kesehatan nasional sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
“Keaktifan masyarakat dalam program JKN-KIS sangat menentukan keberlangsungan sistem ini. Semakin banyak warga yang aktif, maka sistem jaminan kesehatan kita akan semakin kuat dan berkelanjutan,” ujar Vita Ervina di hadapan peserta sosialisasi.
Meski cakupan kepesertaan secara angka cukup tinggi, Vita mengungkapkan fakta lapangan yang masih memprihatinkan. Dari sekitar 200 peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut, masih ditemukan warga yang belum terdaftar. Selain itu, masalah “kartu tidak aktif” menjadi keluhan yang paling sering ia terima.
“Saya sering menerima keluhan dari warga saat mereka berada di fasilitas kesehatan, ternyata status BPJS-nya tidak aktif. Ini tentu menjadi perhatian bersama. Masih banyak yang belum sadar pentingnya menjaga status kepesertaan tetap hijau (aktif),” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Maya Susanti, memaparkan data bahwa dari 98,26% penduduk yang terdaftar, baru sekitar 71% yang berstatus aktif. Artinya, ada 27% peserta yang statusnya nonaktif, yang berisiko terkendala saat membutuhkan layanan medis darurat.
Baca: Ganjar Ajak Semua Pihak Kompak Rajut Nilai-nilai Kebangsaan
Menanggapi data tersebut, Vita Ervina menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya ada di pundak masyarakat. Ia meminta BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah untuk terus membenahi kualitas layanan.
“Harapannya, seiring dengan partisipasi masyarakat yang meningkat, kualitas pelayanan juga harus diperbaiki—mulai dari kemudahan akses, kecepatan layanan, hingga kelengkapan fasilitas di RS maupun Puskesmas,” tegas Vita.
Sebagai penutup, Vita mengajak warga kurang mampu untuk tidak ragu melapor agar dapat didata oleh pemerintah daerah sebagai penerima bantuan iuran, sehingga manfaat JKN-KIS dapat dirasakan secara merata tanpa terkecuali.
