Detiktoday.com, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, mengikuti kegiatan “Pasti Ada Solusi” Episode 9 secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan yang diikuti jajaran Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia tersebut menjadi forum penyelesaian pengaduan masyarakat guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap permasalahan memperoleh tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh unit kerja yang berwenang. Namun, proses penyelesaiannya harus tetap berlandaskan hukum sehingga tidak semua harapan masyarakat dapat dipenuhi apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang salah harus tetap dinyatakan salah, sedangkan yang benar tidak boleh dinyatakan salah. Kepastian hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelesaian pengaduan masyarakat,” tegas Supratman.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terus mendukung penyelenggaraan program “Pasti Ada Solusi” sebagai wadah menghadirkan pelayanan hukum yang responsif, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Kegiatan kemudian dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar. Dalam kesempatan tersebut, Jordan Putu Mahayana dan Joshua Made Mahayana menyampaikan apresiasi setelah memperoleh kepastian status kewarganegaraan sekaligus menerima sertifikat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Momen tersebut menjadi salah satu bukti nyata komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan kepastian status kewarganegaraan serta pemenuhan hak masyarakat melalui proses yang transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Pada sesi pengaduan, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari status kewarganegaraan, hak paten, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Perseroan Terbatas, hingga layanan kenotariatan. Pengaduan disampaikan secara langsung di Graha Pengayoman maupun melalui Zoom Meeting.
Seluruh pengaduan diterima untuk ditelaah dan ditindaklanjuti oleh unit teknis sesuai kewenangannya dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, responsif, profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum.
Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program “Pasti Ada Solusi” sekaligus komitmen untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat di Provinsi Jambi ditindaklanjuti secara cepat, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui program tersebut, Kementerian Hukum terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat.
