Detiktoday.com, PALI – Kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali memicu kemarahan publik. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kabupaten PALI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) PALI, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, serta tiga agen penyalur LPG 3 kilogram, yakni PT Bumi Musi Makmur, PT Kharisma Aulia Mandiri, dan PT Hartika, di ruang rapat Komisi III DPRD PALI, Senin (15/6/2026).
RDP tersebut digelar sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas melon serta harga yang kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini tidak hanya dikeluhkan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro yang bergantung pada LPG subsidi untuk menjalankan aktivitas usahanya.
Dalam rapat terungkap, rata-rata penyaluran LPG 3 kilogram di Kabupaten PALI mencapai 5.129 tabung per hari. Distribusi dilakukan oleh tiga agen resmi melalui 130 pangkalan yang tersebar di 71 desa dan kelurahan di lima kecamatan.
Namun data tersebut justru memicu pertanyaan dari anggota Komisi III DPRD PALI Fraksi Hanura, H. Husni Thamrin. Ia menilai jumlah pasokan yang disalurkan seharusnya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat apabila distribusinya berjalan sesuai aturan.
“Saya aneh, kuota harian kita 5.129 tabung, itu jumlah yang sangat besar. Tapi kenapa di lapangan gas melon tetap langka dan mahal? Kalian ini ke mana saja? Jangan bilang kalian tidak tahu, atau jangan-jangan kalian memang pura-pura tidak tahu,” tegas Husni Thamrin di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, persoalan LPG subsidi di PALI bukan lagi sekadar persoalan pasokan, melainkan lemahnya pengawasan yang membuka peluang terjadinya penyimpangan distribusi. Ia meminta Disperindag, Pertamina, dan para agen segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak oknum yang diduga mempermainkan distribusi gas subsidi.
“Saya tegaskan, tangkap oknum-oknum nakal yang mempermainkan hak rakyat. Karena ketidakbecusan kerja dalam mengawasi distribusi, kami di DPRD yang setiap hari menjadi sasaran kemarahan dan caci maki masyarakat. Rakyat menjerit, sementara persoalan ini seolah tidak pernah tuntas,” ujarnya.
Husni menegaskan masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar evaluasi yang berulang tanpa hasil. Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG subsidi agar segera membenahi sistem pengawasan dan memastikan gas bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
RDP tersebut menjadi peringatan keras bagi Disperindag PALI, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, serta seluruh mitra distribusi LPG 3 kilogram. DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan gas subsidi dengan harga yang sesuai ketentuan.
