Detiktoday.com, JAMBI – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama para Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan melalui agenda Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara virtual dari ruang kerja Kadiv P3H, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut mengangkat tema “Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi: Policy Talk Penyusunan Policy Brief untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data”.
Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas analis kebijakan di wilayah sekaligus memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan berbasis data.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber kompeten di bidang analisis kebijakan, yakni Widhi Novianto dan Lies Ariany.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan pentingnya penyusunan policy brief yang efektif dan berbasis data sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
Peserta juga mendapatkan penguatan terkait teknik analisis kebijakan publik, tata kelola rekomendasi kebijakan, hingga penyusunan argumentasi kebijakan yang sistematis dan tepat sasaran.
Dina Rasmalita menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya jajaran penyuluh hukum dan analis kebijakan, agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun organisasi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan jajaran Kanwil Kemenkum Jambi semakin memahami pentingnya penyusunan policy brief yang berbasis data dan evidence based policy sehingga dapat mendukung terciptanya kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Partisipasi Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam agenda tersebut menjadi bentuk komitmen dalam mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus peningkatan kualitas tata kelola kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
