Kasus Siswa di NTT, DPR Soroti Perlunya Peninjauan UU Perlindungan Sosial

Detiktoday.com – Kasus meninggalnya seorang siswa berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu oleh tekanan ekonomi menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menilai peristiwa tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Perlindungan Sosial.

Menurut Selly, kejadian ini menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa hak dasar anak, termasuk akses terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak, seharusnya dijamin sepenuhnya oleh negara.

“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Perlindungan terhadap hak dasar anak belum berjalan optimal dan perlu dievaluasi secara serius,” ujar Selly.

Ia menambahkan, berbagai program perlindungan sosial yang selama ini digulirkan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Ketimpangan distribusi bantuan dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kelompok paling rentan belum merasakan manfaat kebijakan secara merata.

Selain berdampak secara ekonomi, Selly juga menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Menurutnya, tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang ikut merasakan duka dan keprihatinan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan empati terhadap lingkungan sekitar, khususnya mereka yang hidup dalam kondisi serba terbatas.

“Kita semua perlu lebih peka terhadap kondisi sesama. Jangan sampai tragedi seperti ini terulang dan menimpa orang-orang terdekat kita,” katanya.

Selly menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah menjalankan sejumlah program perlindungan sosial, hal tersebut belum cukup untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Ia menilai, selain bantuan ekonomi, dukungan psikologis dan pendampingan sosial juga perlu diperkuat.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengakui adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan daerah terkait peristiwa tersebut. Ia menyebut kasus ini sebagai bukti kegagalan sistem dalam mendeteksi dan menangani kesulitan yang dialami warganya sejak dini.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam. Ini adalah kegagalan sistem yang harus kami akui dan perbaiki,” ujar Melki.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membaca tanda-tanda kesulitan yang dihadapi siswa kelas IV SD tersebut. Peristiwa ini, menurutnya, menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat sistem perlindungan sosial agar lebih responsif dan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu.