Pangkalpinang, Detiktoday.com — Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkomitmen mengawal penuh realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayahnya.
Langkah ini diambil agar anggaran dari pemerintah pusat dapat terserap maksimal demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di Serumpun Sebalai.
Anggota Komisi II DPRD Babel, Elvi Diana, mengungkapkan bahwa Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan program ini. Saat ini, sebanyak 13 titik potensial di berbagai kabupaten/kota telah resmi diajukan melalui Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Babel.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
“Berdasarkan data saya, 13 titik sudah diajukan. Tim survei dari pusat juga sudah turun ke lapangan, dan sekarang sedang dilakukan survei topografi,” ujar Elvi kepada media, Jumat (5/6/2026).
Elvi menjelaskan, pengajuan 13 titik KNMP tersebut dibagi secara proporsional ke hampir seluruh kabupaten/kota di Babel dengan mempertimbangkan kepadatan jumlah nelayan lokal.
“Bangka Selatan, misalnya, mengajukan empat hingga lima titik karena wilayah pesisirnya memang padat nelayan. Namun, semua wilayah tetap mendapatkan porsi pengajuan sesuai potensi masing-masing,” kata politisi perempuan tersebut.
Mengingat pentingnya program ini, Elvi menegaskan bahwa resume hasil survei lapangan harus segera diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dalam waktu dekat. Jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi dari kementerian ditargetkan rampung bulan ini.
”Kemungkinan pertengahan Juni ini SK dari Kementerian KKP sudah bisa keluar,” tutur Elvi optimis.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kesempatan emas yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tidak hangus begitu saja.
”Kami di Komisi II akan terus mengawal prosesnya. Kami sangat berharap pihak KKP, Pak Gubernur, dan seluruh jajaran terkait bisa bersinergi mengamankan program ini. Ini adalah program langsung dari presiden, dan karakteristik daerah kita sangat cocok. Jadi, jangan sampai momentum berharga ini lewat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Babel, Yopi Wijaya, menyatakan optimismenya terhadap target KKP untuk membentuk 1.000 KNMP di seluruh Indonesia. Menurut Yopi, kehadiran KNMP akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menata dan mengelola kawasan pesisir.
Ia membeberkan bahwa setiap kampung nelayan yang lolos verifikasi nantinya akan mendapatkan alokasi anggaran yang fantastis dari pusat.
Baca: Ganjar Ajak Kader PDI Perjuangan Perkuat Demokrasi
”Dalam KNMP itu sudah dibuatkan programnya, kurang lebih anggarannya Rp22 miliar untuk satu kampung nelayan. Karena ini anggaran pusat, peran kami di provinsi adalah berkoordinasi dan menjembatani antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten,” jelas Yopi.
Yopi menambahkan, dana Rp22 miliar tersebut tidak digelontorkan dalam bentuk uang tunai sekaligus, melainkan diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur vital penunjang produktivitas nelayan.
”Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun fasilitas seperti cold storage (gudang pendingin), dermaga, lapak penjualan ikan, hingga pabrik es yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat pesisir,” pungkasnya.
