Jakarta, Detiktoday.com – Kegembiraan menyelimuti ribuan pengemudi ojek daring (ojol). Gabungan pengemudi ojol menggelar acara syukuran atas kebijakan Pemerintah yang resmi menurunkan tarif potongan aplikator dari 20% menjadi 8%.
Keputusan ini sebelumnya diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, yang hadir dalam acara tersebut mengaku terkejut dengan angka yang diputuskan Pemerintah. Menurutnya, hasil ini justru melampaui tuntutan awal para pengemudi.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo yang Jarang
“Perjuangan teman-teman driver sebenarnya adalah menurunkan potongan menjadi 10 persen. Nah, kita kaget ketika kemarin Pak Prabowo mengatakan bukan 10 persen, melainkan 8 persen,” ujar Adian di Jakarta, Kamis (7/5).
Adian menilai kebijakan ini sebagai bukti nyata keberhasilan konsistensi para pengemudi dalam menyuarakan hak mereka. Ia melihat antusiasme besar dari para pekerja sektor logistik dan transportasi daring ini atas selisih persentase yang sangat berarti bagi pendapatan harian mereka.
“Dalam konteks persentase tersebut, seluruh driver ojol saya lihat senang. Satu pertempuran sudah dimenangkan oleh mereka,” tegas politisi senior tersebut.
Meski mengapresiasi langkah Pemerintah, Adian memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan agar negara tidak lantas “berubah peran” menjadi pemain baru di sektor aplikator melalui kepemilikan saham berlebih atau intervensi operasional yang mematikan ekosistem lokal.
Adian menekankan bahwa fokus negara harus tetap pada pengawasan dan perlindungan kesejahteraan.
“Cukuplah sebatas kepemilikan saham saja. Kenapa? Karena banyak aplikasi lain yang sedang tumbuh, seperti JogjaKita, NuJek, hingga Josal. Jangan sampai kehadiran negara justru mematikan inovasi-inovasi ini,” tuturnya.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Senada dengan Adian, perwakilan pengemudi ojol, Yudi, menegaskan bahwa acara syukuran ini tidak berkaitan dengan agenda politik praktis. Ia menyebut gerakan ini murni reaksi atas kondisi lapangan di mana potongan aplikator sebelumnya seringkali dianggap “mencekik” hingga mencapai 40–50%.
“Ini murni normatif, aspirasi kami terkait potongan yang begitu menggila. Draf 8 persen ini sudah sesuai harapan kami,” kata Yudi.
Kendati demikian, para pengemudi kini menantikan janji tersebut dituangkan dalam aturan hukum formal (regulasi tertulis) agar kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan segera diimplementasikan oleh seluruh aplikator
