Detiktoday.com, JAMBI – Di tengah tuntutan transformasi pemasyarakatan yang semakin dinamis, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi mengikuti pengarahan Pimpinan Tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) secara virtual, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan jajaran pemasyarakatan dalam mengawal berbagai agenda strategis nasional yang berdampak langsung terhadap tata kelola dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
Bertempat di ruang rapat Lapas Kelas IIA Jambi, kegiatan diikuti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Jambi, Syahroni Ali, bersama Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Kepala Sub Seksi Keamanan, Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (Portatib), Plh Kaur Kepegawaian, staf registrasi, serta staf kepegawaian.
Dalam pengarahan tersebut, jajaran pimpinan Ditjenpas menyoroti sejumlah isu strategis, antara lain persiapan pemberian Pengurangan Masa Pidana Hari Anak, optimalisasi pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta rencana peresmian Ikatan Pembina Keamanan dan Pengaman Pemasyarakatan Indonesia (IKAPIPASI).
Berbagai agenda tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan satuan kerja pemasyarakatan menghadapi tantangan pelayanan dan pembinaan yang semakin kompleks.
Kalapas Kelas IIA Jambi, Syahroni Ali, menegaskan bahwa pengarahan tersebut bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan kebijakan pemasyarakatan.
“Keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh kemampuan setiap satuan kerja dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang terukur dan berdampak. Karena itu, pengarahan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan kita,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Jambi menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akurasi data pemasyarakatan, serta memastikan seluruh program pembinaan dan pelayanan berjalan sesuai arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.(*)
