Jakarta, Detiktoday.com – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendukung penambahan anggaran program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) sebagai upaya menjaga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di berbagai wilayah.
Menurutnya, program tersebut akan semakin penting apabila transfer ke daerah mengalami penurunan sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur ikut terdampak.
“Impress Jalan Daerah ini tentu solusi. Kami dapat informasi dari teman-teman di Banggar (Badan Anggaran DPR RI), transfer daerah juga kemungkinan menurun,” kata Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (13/6/2026).
Lasarus menjelaskan, penurunan transfer ke daerah berpotensi mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menangani berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur jalan dan irigasi. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai program IJD dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk membantu daerah-daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pembangunan maupun pemeliharaan jalan di daerah diharapkan tetap dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, apabila transfer ke daerah mengalami penurunan, maka pemerintah pusat perlu mengambil peran yang lebih besar melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan daerah.
“Kalau transfer daerah juga menurun, ini pasti, Pak. Kemampuan daerah untuk menangani infrastruktur di daerahnya juga menurun, maka harapan sekarang ada di Kementerian dengan program Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi,” ujarnya.
Lasarus berpandangan bahwa alokasi anggaran IJD justru perlu ditingkatkan pada saat kemampuan fiskal daerah sedang menghadapi tekanan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan dan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah.
Selain mendukung pembangunan jalan, peningkatan anggaran juga diharapkan mampu mempercepat perbaikan akses transportasi yang menjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa.
“Dengan terjadinya penurunan transfer daerah, harusnya IJD ini kita tingkatkan lebih besar. Ini kita belum tahu nanti skemanya seperti apa dari pemerintah,” lanjut Lasarus.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur daerah melalui penambahan alokasi anggaran program IJD maupun Inpres Irigasi. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar kualitas infrastruktur di berbagai wilayah tetap terjaga meskipun daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Lasarus juga menekankan pentingnya pembahasan pagu indikatif antara DPR dan pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Dengan pendekatan tersebut, anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada program-program yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Karena kami tidak masuk kepada hal-hal yang detail, itu ada di Kementerian. Tapi kami berharap sebagai mitra yang baik, kita saling mengisi, saling mendengarkan. Perbedaan kita hanya paling di skala prioritas, Kalau bicara penting, semua penting. Tapi bicara skala prioritas, di sini kita boleh berdiskusi,” ungkapnya.
Menurut Lasarus, sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap dapat terpenuhi. Ia berharap kebijakan yang diambil nantinya mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah sekaligus menjaga kualitas layanan infrastruktur bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
